BNEWS — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30 persen pada tahun 2025 tidak terlepas dari lemahnya kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Edi Basri, penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta tidak tercapainya target PAD menjadi indikator bahwa kinerja OPD belum berjalan optimal.

“Saya berpendapat tunjangan kinerja seharusnya diberikan berdasarkan capaian kinerja. Jika target tidak tercapai, maka wajar dilakukan evaluasi, termasuk penyesuaian terhadap TPP,” ujar Edi Basri, Senin (24/11/2025).

Ia menegaskan bahwa OPD memiliki peran strategis dalam menggali potensi pendapatan daerah. Ketika kinerja tersebut tidak maksimal, maka dampaknya akan dirasakan secara langsung pada kemampuan fiskal daerah.

Selain OPD, Edi Basri juga menyoroti kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum signifikan dalam menopang keuangan daerah. Berdasarkan hasil rapat bersama BUMD, proyeksi dividen untuk tahun 2026 cenderung stagnan dan belum menunjukkan adanya peningkatan berarti.

“BUMD seharusnya menjadi salah satu motor penggerak PAD. Namun dari evaluasi yang kami lakukan, kontribusinya masih sangat terbatas dan belum memberi dampak besar terhadap APBD,” katanya.

Ia mengungkapkan, dari sisi realisasi anggaran, target APBD Riau tahun 2025 yang semula dipatok sebesar Rp9,4 triliun diperkirakan hanya terealisasi di kisaran Rp8,2 hingga Rp8,3 triliun. Sementara itu, proyeksi APBD Riau tahun 2026 juga diprediksi tidak akan jauh berbeda dari kondisi tahun berjalan.

“Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Tanpa perbaikan kinerja OPD dan penguatan peran BUMD, ruang fiskal daerah akan semakin terbatas,” pungkas Edi Basri.