BNEWS - Kontrak pengelolaan Hotel Aryaduta akan berakhir pada Desember 2025 dan saat ini telah memasuki tahap pembahasan lanjutan. Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan rapat terakhir bersama PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) menyepakati bahwa proses pengelolaan selanjutnya memasuki tahap persiapan tender untuk menentukan pengelola baru.

Menurut Edi Basri, pengelola lama masih memiliki kesempatan dan hak prioritas untuk mengikuti proses tender tersebut, sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pengelola sebelumnya tetap memiliki hak prioritas untuk ikut tender sebagai peserta. Hal ini sudah disampaikan oleh Kemendagri,” ujar Edi Basri, Selasa (9/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa tahapan menuju tender memerlukan waktu cukup panjang karena seluruh aset Hotel Aryaduta harus melalui proses audit terlebih dahulu. Pada awal kerja sama, aset milik Pemerintah Provinsi Riau hanya berupa lahan. Namun saat ini, seluruh bangunan hotel telah menjadi aset daerah sehingga perlu dilakukan audit menyeluruh.

“Ketentuannya memang mengharuskan seluruh aset diaudit, baik nilai maupun bentuk asetnya. Dulu aset kita hanya tanah, sekarang bangunan sudah menjadi aset daerah. Karena itu proses audit memakan waktu cukup lama dan baru selesai,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Setelah audit aset rampung, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan tender pengelola. Namun jika hingga Januari 2026 proses tender belum dapat diselesaikan, aturan masih memperbolehkan adanya perpanjangan sewa sementara.

“Sesuai regulasi, apabila tender belum selesai sampai Januari, masih dimungkinkan dilakukan perpanjangan sewa sementara selama enam bulan,” tambahnya.

Edi Basri menegaskan bahwa saat ini seluruh aset Hotel Aryaduta telah menjadi milik Pemerintah Provinsi Riau, sementara pihak pengelola hanya bertindak sebagai manajemen operasional.

“Sekarang seluruh aset hotel sudah menjadi milik daerah. Pihak pengelola hanya menjalankan fungsi manajemen operasional,” tutupnya.