BNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyoroti Provinsi Riau, setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dinas PU yang menjaring Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, kini giliran kediaman Plt Gubernur Riau SF Hariyanto yang menjadi sasaran penggeledahan KPK.

Dari rumah dinas dan rumah pribadi Wakil Gubernur Riau tersebut, KPK mengangkut uang dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura serta sejumlah dokumen lainnya.

Anggota Komisi IV DPRD Riau Khairul Umam menyampaikan sudah seharusnya menjadi kewaspadaan bagi semua penyelenggara negara di Riau untuk tidak bermain-main dengan anggaran.

Belajar dari sejumlah kejadian sebelumnya, mulai dari OTT KPK hingga penggeledahan terakhir di kediaman Plt Gubernur, ini tidak akan terjadi jika proses penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturannya.

"Untuk itu, dari kejadian-kejadian yang ada, tentu kita waspada, artinya jangan sampai bermain-main dengan anggaran masyarakat, jangan sampai ada yang berani memainkannya,"ujar Khairul Umam Selasa (16/12/2025).

Proses penganggaran dan jalannya anggaran mesti dilakukan dengan azas transparansi dan menghormati aturan yang sudah dibuat, sehingga anggaran tersebut tidak disalahgunakan.

"Transparansi, jangan sampai ada niat-niat yang tidak baik untuk anggaran masyarakat. Itu yang kami harapkan,"ujar Khairul Umam.

Khairul Umam juga melihat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di Provinsi Riau makin menurun dengan rentetan peristiwa KPK yang melakukan kegiatan di Riau.

Apalagi sebelumnya juga sudah empat Gubernur Riau yang tersandung di KPK, mulai dari Saleh Djasit, Rusli Zainal, Annas Maamun dan terakhir Abdul Wahid.

"Kalau berulang-berulang terus seperti ini, maka kepercayaan masyarakat sudah sebegitu rendah terhadap lembaga Pemerintah,"ujarnya.

Maka tidak ada cara lain yang harus dilakukan untuk mengembalikan citra yang sudah jelek di masyarakat ini dengan menempatkan anggaran sesuai dengan peruntukannya pada masyarakat.

"Jadi kita ingin membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan cara kita betul-betul menggunakan anggaran itu
seperti sesuai dengan peraturan pemerintahan,"ujarnya.

Terutama untuk OPD yang sebelumnya sempat menjadi sorotan karena ditemukan praktek OTT, yakni PUPR harus bisa mengubah pola yang terjadi selama ini.

"Jangan sampai anggaran masyarakat itu jadi bancakan untuk penumpang yang pribadi. Karena masyarakat juga yang menjadi korban kedepannya,"jelas Khairul Umam.**/adv