BNEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan dilakukan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau.

Wakil Ketua II DPRD Riau, Ahmad Tarmizi, mengatakan pembahasan KUA-PPAS telah dimulai, khususnya terkait proyeksi pendapatan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa angka-angka yang dibahas saat ini masih bersifat sementara dan belum final.

“Pendapatan sudah mulai dibahas, dan ini akan terus berlanjut. Belum final. Finalisasinya nanti, mudah-mudahan dalam tiga atau empat hari ke depan sudah bisa ditandatangani nota kesepakatan,” ujar Ahmad Tarmizi, Senin (17/11/2025).

Dalam proses pembahasan, Ahmad menyebut tidak terdapat kendala berarti. Meski demikian, ia berharap optimalisasi pendapatan daerah dapat terus dilakukan, seiring dengan penyesuaian belanja agar tetap sesuai dengan ketentuan mandatory spending dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, sejumlah pos belanja yang wajib dipenuhi antara lain belanja pegawai, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan secara cermat agar tetap memenuhi kewajiban tersebut di tengah keterbatasan anggaran.

Terkait proyeksi APBD Riau Tahun Anggaran 2026, Ahmad menyebut angkanya diperkirakan berada di kisaran Rp8,2 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan APBD Riau yang ditetapkan pada September lalu sebesar sekitar Rp9,4 triliun.

Penurunan proyeksi APBD tersebut disebabkan oleh berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ahmad mengungkapkan, pemangkasan dana TKD mencapai lebih dari Rp1,2 triliun.

“Karena TKD berkurang, otomatis dari angka Rp9,4 triliun turun menjadi sekitar Rp8,2 triliun. Faktor utama yang memengaruhi adalah transfer dari pusat, sehingga memang harus dilakukan efisiensi kembali,” jelasnya.**/adv