BNEWS — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp8,321 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan sekitar Rp1,1 triliun dibandingkan APBD Riau Tahun 2025.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menjelaskan bahwa penurunan APBD tersebut disebabkan oleh berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

“APBD Riau 2026 turun sekitar Rp1,1 triliun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena TKD dari pusat berkurang cukup signifikan,” ujar Kaderismanto, Selasa (25/11/2025).

Ia mengungkapkan, dari total APBD Riau 2026 tersebut, porsi belanja pegawai masih menjadi alokasi terbesar, yakni mencapai sekitar Rp3,3 triliun.

“Belanja pegawai masih menjadi yang paling besar. Dari total APBD, belanja pegawai berada di angka Rp3,3 triliun. Ini angka yang sangat besar dan harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Dengan kondisi fiskal yang terbatas, Kaderismanto menegaskan bahwa tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah Provinsi Riau selain memperkuat pendapatan daerah. Jika peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat dilakukan secara optimal, DPRD Riau bahkan mendukung langkah penyesuaian belanja pegawai.

“Kalau pendapatan tidak kita tingkatkan, maka tidak ada jalan lain. DPRD mendukung kebijakan Plt Gubernur apabila harus dilakukan penyesuaian atau pemotongan belanja pegawai,” tegasnya.

Menurut Kaderismanto, Pemprov Riau harus bergerak cepat melakukan berbagai upaya strategis, baik untuk mendorong kenaikan kembali TKD dari pemerintah pusat maupun menggali seluruh potensi PAD yang ada di daerah.

“Kita harus bergerak cepat. Menggali semua potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan, karena hanya dengan itu kondisi fiskal daerah bisa kembali membaik,” ujarnya.

Ia menambahkan, tanpa peningkatan pendapatan yang signifikan, ruang pembangunan daerah akan sangat terbatas.

“Tidak ada cara lain. Hanya dengan meningkatkan pendapatan daerah kita bisa membangun Riau. Kalau anggarannya seperti sekarang, tentu sangat terbatas ruang gerak pembangunan,” pungkasnya.