Riau Mauk Musim Kemarau Kering, Gubri: Jangan Buka Lahan dengan Membakar Jumat, 21/07/2023 | 14:43
Kemarau
BNEWS - Provinsi Riau sedang dalam kondisi kemarau kering, yang dimulai sejak bulan Mei hingga Agustus 2023. Kemundkinan juga bisa sampai September 2023. Keadaan ini juga rawan terjadinya rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Supaya karhutla tetap terkendali, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengajak seluruh masyarakat Riau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Riau memiliki lahan gambut yang luas dan akan rawan terbakar.
"Kami mengharapkan kepada masyarakat saat mengolah lahan jangan sampai dibakar," ujar Gubri di Pekanbaru, Jumat (21/7/2023).
Disampaikan Gubri, cuaca di Riau ini telah disampaikan kepadanya saat dikunjungi oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati beberapa waktu yang lalu.
Dalam kesempatan itu Kepala BMKG mengingatkan Gubri bawah di Riau akan mulai terjadi kemarau kering pada bulan Mei hingga Agustus bahkan sampai September 2023.
"Saya sudah diingatkan oleh Kepala BMKG pusat, agar hati-hati dan tidak ada yang membuka lahan dengan cara dibakar," katanya.
Gubernur juga menyampaikan, suksesnya pengendalian karhutla di Provinsi Riau tidak terlepas dari kerjasama banyak pihak dengan melakukan berbagai upaya. Pertama, membentuk dan mengaktivasi posko Satgas Karhutla mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kelurahan.
Kedua, penggunaan dashboard lancang kuning Polda Riau. Ketiga, deteksi dini hotspot serta melakukan penanganan secara cepat dan tepat agar api tidak membesar dan meluas. Keempat, melakukan patroli rutin dan mandiri secara terpadu, serta sosialisasi kepada organisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Selanjutnya, kelima, menyiagakan seluruh sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana kebakaran hutan lahan, seperti alat berat excavator sebanyak 12 unit, mesin pompa pemadam, selang, kendaraan operasional, sekat kanal, embung, menara pemantau api dan lainnya serta memastikan sarana prasarana tersebut berfungsi dengan baik.
Keenam, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder, TNI/Polri, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, media massa, relawan, hingga masyarakat.
Lalu upaya ketujuh, melaksanakan apel kesiapsiagaan kebakaran dalam rangka untuk mengantisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Serta delapan, melakukan pembasahan lahan gambut terutama di wilayah rawan kebakaran, serta dalam penangan karhutla juga dibantu dengan adanya teknologi modifikasi cuaca.**/zie/mc