BNEWS - Anggota DPRD Riau Zulfi Mursal menilai, Panitia khusus (Pansus) LKPJ Kepala daerah tahun 2022, kecolongan. Pasalnya, pendapatan yang berasal dari BUMD PT. Riau Petrolium senilai Rp 417 miliar lebih tahun 2022, nol realisasi. Kemudian paketnya dianggarkan kembali Rp 800 miliar.
Hal itu dikemukakannya pada rapat paripurna DPRD Riau dengan agenda, penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap LKPJ Kepala daerah tahun 2022 sekaligus persetujuan rekomendasi dewan dan sambutan kepala daerah, Senin (17/4/2023).
"Pansus LKPJ DPRD Riau. Terkait dengan pendapatan yang berasal dari BUMD PT. Petrolium senilai Rp 417 miliar lebih di tahun 2022 yang nol realisasi. Kemudian paketnya teranggarkan kembali Rp 800 miliar. Ini merupakan sesuatu yang signifikan. Oleh karenanya pimpinan, ini menjadi catatan khusus untuk dibawa ke rapat internal DPRD," ujar Zulfi Mursal.
Menurut politisi PAN DPRD Riau ini, untuk menjadi evaluasi khusus bagi DPRD, ia pun mempertanyakan Pansus LKPJ Kepala daerah yang diketuai DR Karmila Sari itu, kenapa sampai kecolongan dari yang tidak terealisasi nol persen. Sehingga bisa dianggarkan kembali tahun berikutnya menjadi Rp 800 miliar.
"Melalui forum ini kami mengusulkan agar rekomendasi yang khusus ini, mesti dibawa ke Banggar dan ditindaklanjuti supaya APBD 2023 itu tidak terlalu terbebani," ujar Zulfi Mursal.
Usai menyampaikan interupsi kemudian rapat paripurna DPRD Riau yang dipimpin oleh Yulisman itu, kembali menawarkan kepada 23 anggota dewan yang hadir, apakah laporan hasil kerja Pansus LKPJ Gubri tahun 2022 dapat disetujui.
Menyikapi tawaran itu, anggota DPRD Riau lainnya DR Mardianto Manan mengatakan, agar pembangunan khususnya proses yang tender, Pemprov Riau diminta supaya meramu LPSE secara serius. Karena mengacu pada pembangunan sebelumnya, banyak pembangunan fisik tak selesai tepat waktu.
"Yang paling menyolok pembangunan payung electrik Mesjid Annur APBD 2022. Diperpanjang waktunya sampai 3 kali dan hingga April 2023 ini tetap saja tak selesai," ujar politisi PAN DPRD Riau tersebut.
Sebagai solusi kata Mardianto, pihaknya minta Pemprov Riau melakukan tender cepat atau apapun namanya. Tujuannya agar pembangunan kedepan tidak terkendala lagi sesuai dengan kontrak yang disepakati, tutupnya.
Sementara itu pantauan awak media, selain jadwal molor dari pukul 10.00 WIB ke pukul 11.41 WIB, rapat paripurna ini tampak dihadiri Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution.
Sementara rapat hanya dihadiri 23 anggota dewan saja. Padahal dalam laporannya, staf Sekretariat dewan menyebut dari 65 anggota dewan rapat paripurna dihadiri 44 anggota.*"/fin/adv
