BNEWS - LSM Perkumpulan Elang menanyakan komitmen Riau Hijau yang digagas Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, dan Siak Hijau gagasan Bupati Siak Alfedri, yang dinilai tidak serius dalam upaya menuntaskan konflik lahan.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Elang, Janes, menyentil kedua kepala daerah tersebut yang dianggap setengah hati menuntaskan konflik lahan di Kabupaten Siak, yaitu di Desa Dosan, PT. WSSI, dan Kecamatan Dayun.
"Kedua program ini sebenarnya adalah upaya Gubri Syamsuar dan Bupati Siak Alfedri untuk menyelesaikan konflik lahan. Namun sangat minim progresnya," kata Janes saat mengikuti konfrensi pers laporan investigasi Walhi Riau, di Kantor Walhi Riau, Jumat (27/5/2022) kemarin.
Janes menilai, upaya kedua kepala daerah itu hampir tidak terlihat dalam hal reformasi agraria Riau Hijau dan Siak Hijau.
"Ini sebenarnya merupakan upaya Presiden Jokowi untuk menuntaskan konflik Agraria dalam program TORA dan Perhutan Sosial," katanya.
Untuk diketahui, papar Janes, di Kabupaten Siak ada kurang lebih 41.000 ha yang dialokasikan untuk Perhutanan Sosial. Namun baru sekitar 7.000 ha lahan disahkan.
Selain itu, Janes juga menyesalkan sikap Pemprov Riau dan Pemkab Siak dalam memfasilitasi konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat. Salah satunya di desa Dosan.
"Ini sudah langsung diadukan ke Kementrian LHK dan mendapat respon baik. Namun Pemprov Riau dan Pemkab Siak belum bergerak untuk ini," ucap Janes.
Lalu di Desa Dayun, sambung Janes, ada ribuan hektar lahan sawit masyarakat di dalam kawasan hutan yang juga wilayah konsesi PT RAPP.
Janes mengaku heran, karena hal ini seharusnya menjadi ruang bagi Pemerintah daerah untuk menuntaskan konflik agraria dengan memfasilitasi secara langsung.
"Ini Pemkab Siak bagaimana ini? Permasalahan PT. WSSI tak kunjung selesai. Dan juga Pokja Perhutanan Sosial Pemprov Riau tidak bergerak," tanya Janes.
Ke depannya, Janes berharap agar dengan adanya Riau Hijau dan Siak Hijau menjadi Komitmen bagi Gubernur Riau dan Bupati Siak untuk bergerak nyata, menunjukkan komitmen yang serius menuntaskan konflik agraria yang berkepanjangan di Riau.**/jy