PEKANBARU - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta menjalin sinergi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau melakukan rapat koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) se Riau.

Rakor sekaligus dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan peningkatan pengawasan maupun perencanaan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto mengatakan, rapat koordinasi ini sangat penting dalam melaksanakan program pembangunan, karena banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama pembangunan berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan.

"Banyak hal yang kita terima dalam Rakor ini, bukan saja pengelolaan pembangunan oleh pemerintah tapi juga terhadap pembinaan BUMD, kondisi Sosial, budaya dan kemasyarakatan terutama dampak dari Covid-19," kata Catur yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Yusri, Selasa (30/3/2021) disela-sela rakor ini

Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, Deputi koordinasi dan Supervisi KPK Herry Mulyanto, Direktur pengawasan akuntabilitas system tata kelola Pemerintahan Daerah Bea Rejeki Tirtadewi, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemendagri Elfin Elyas, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Farid Firman, Bupati/Walikota, Sekda dan kepala inspektorat kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

Kabupaten Kampar kata Yusri, sangat mendukung langkah dan terobosan yang telah dilakukan oleh BPKP Provinsi Riau, tentunya ini untuk menciptakan pengelolaan pemerintah yang akuntabel.

"Kita berharap hasil Rakor ini dapat kita tindak lanjuti dengan peningkatan pengawasan dan mengidentifikasi perencanaan, sehingga pembangunan dapat memberikan kesejahteraan Kepada masyarakat" Kata Yusri, didampingi Kepala inspektorat Kabupaten Kampar Muhammad.

Sebelumnya Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution menyatakan bahwa peran BPKP memberikan pembinaan maupun pengawasan terhadap pemerintah Provinsi, maupun pemerintah daerah di 12 Kabupaten di Provinsi Riau, sehingga pelaksanaan pembangunan khususnya dapat berjalan dengan baik.**/ril