Berkabarnews.com, Pekanbaru - Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional (HAN) 2025, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemuda Sahabat Hukum Indonesia (PSHI) melakukan audiensi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau, Henny Sasmita Wahid. Audiensi yang berlangsung di kediaman Gubernur Riau ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyampaian rencana kegiatan LBH PSHI dalam isu perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.

Pembina LBH PSHI, Bayu Syahputra, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sejumlah kegiatan advokatif, salah satunya Talk Show Ruang Tanpa Luka: Kolaborasi Hukum dan Masyarakat untuk Perlindungan Perempuan dan Anak yang akan digelar pada 30 Juli mendatang. 

“Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Kami ingin kegiatan ini bisa menjadi ruang diskusi yang produktif sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan,” ujar Bayu, Senin (23/6/2025). 

Bayu menyebut, talk show ini akan diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari berbagai unsur seperti Forum Anak Riau, LSM pemerhati isu anak dan perempuan, siswa, pemuda, dan masyarakat umum. Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan kapasitas masyarakat melalui rekrutmen paralegal.

“Kami ingin masyarakat bisa ikut terlibat aktif dalam mencegah kekerasan. Dengan adanya paralegal dari kalangan warga sendiri, deteksi dini terhadap kekerasan bisa dilakukan lebih cepat dan responsif,” tambahnya.

Dikatakannya, acara ini juga melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau, Polda Riau, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Riau, serta TP-PKK Provinsi Riau. Menurut Bayu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi dan menyusun rencana aksi lanjutan pasca HAN. 

Menanggapi hal ini, Ketua TP-PKK Provinsi Riau, Henny Sasmita Wahid, menyambut baik inisiatif yang digagas oleh LBH PSHI. Ia menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap isu perempuan dan anak, bahkan dalam kondisi anggaran pemerintah yang terbatas sekalipun.

“Perempuan dan anak harus tetap jadi prioritas. Karena perempuan adalah tiang negara. Kalau mereka tidak terlindungi, maka keluarga bisa kehilangan fungsinya, dan itu akan berdampak ke banyak aspek. Termasuk ekonomi dan keamanan,” tegas Henny.

Meski begitu, Henny menekankan agar kegiatan seperti talk show tidak berhenti sebagai acara seremonial. Ia mendorong LBH PSHI untuk lebih aktif turun ke masyarakat dan memberikan pendampingan hukum secara langsung, khususnya kepada perempuan yang masih belum melek hukum.

“Contohnya dapat memberikan bantuan sosial kepada para single parents yg mengalami kesulitas ekonomi, memberikan pelatihan keterampilan, atau pengetahuan hukum,” katanya.**/ian 

Ia menambahkan bahwa masih banyak perempuan yang tidak tahu harus berbuat apa saat menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kebingungan dalam persoalan hak waris, maupun harta gono-gini. Oleh karena itu, ia berharap LBH dapat hadir memberikan bantuan, tidak hanya melalui edukasi hukum, tetapi juga melalui pelatihan keterampilan, bantuan sosial, atau bentuk pendampingan konkret lainnya.

“Tidak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak perempuan kita yang belum teredukasi mengenai hak-hak mereka sebagai perempuan,” tutup Henny.**/ian