Menteri ATR/BPN: KAPTI-Agraria Berperan Sentral dalam Transformasi Pelayanan Pertanahan Senin, 23/06/2025 | 09:20
BNEWS — Transformasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus didorong untuk menjawab ekspektasi masyarakat yang kian tinggi. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan bahwa kecepatan dan inovasi menjadi kunci utama, namun fondasi terpenting dalam transformasi tersebut tetap terletak pada sistem yang kokoh dan adaptif.
Dalam arahannya saat menghadiri acara Pengukuhan Pengurus Pusat (PP) Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria) periode 2025–2028 di Jakarta, Jumat (20/06/2025), Nusron menyoroti peran penting KAPTI-Agraria dalam mendukung kapabilitas kelembagaan ATR/BPN.
“Sistem pelayanan kita sangat bergantung pada input sumber daya manusia, dan saya melihat bahwa mayoritas input tersebut berasal dari keluarga besar KAPTI-Agraria. Ini menunjukkan bahwa peran KAPTI-Agraria sangat vital dalam mendukung kapabilitas lembaga kita,” ujar Nusron.
Menurutnya, alumni pendidikan tinggi agraria bukan hanya memiliki pengetahuan teknis pertanahan yang mumpuni, tetapi juga telah teruji dalam praktik birokrasi dan pelayanan publik. Hal ini menjadi aset strategis dalam membangun sistem pelayanan pertanahan yang responsif terhadap dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pengurus baru KAPTI-Agraria untuk terus berkolaborasi aktif dengan institusi, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan menjadi motor penggerak dalam transformasi digital, efisiensi birokrasi, serta pelayanan berbasis keadilan.
“Transformasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang cara berpikir dan bekerja. Dan saya percaya KAPTI-Agraria bisa menjadi ujung tombak dalam perubahan tersebut,” tutup Nusron.
Acara pengukuhan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi ATR/BPN, tokoh akademisi, serta para alumni pendidikan tinggi agraria dari berbagai angkatan, yang menyatakan komitmen bersama untuk terus mendukung agenda reformasi birokrasi di sektor pertanahan.**/rls