Desa Aliantan Dapat 120 Hektare HGU, Gubri : Jadi Contoh untuk Perusahaan Lain Sabtu, 13/01/2024 | 23:55
BNEWS - Masyarakat Desa Aliantan menerima realisasi 20 persen dari Hak Guna Usaha (HGU) PT Padasa Enam Utama (PEU). Hal ini dikatakan tokoh masyarakat Desa Aliantan, Rois Zakaria, saat bertemu Gubernur Riau (Gubri), Sabtu (14/01/2024).
Rois Zakaria mengatakan, terpenting adalah iktikad baik perusahaan sudah nampak. Datuk-datuk serta tokoh masyarakat Desa Aliantan adalah pejuang sehingga hak 20 persen ini bisa terealisasi.
Rois yang bersama masyarakat Desa Aliantan bertemu Gubri Edy Natar Nasution di Rohul mengatakan, masyarakat berharap perusahaan-perusahaan di Desa Aliantan dapat menjalin mitra yang sebaik-baiknya.
"Mudah-mudahan bisa membuka perusahaan yang ada di Desa Aliantan untuk menjalin mitra untuk kepentingan masyarakat banyak," ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, Gubri Edy Nasution mengatakan, meski hak masyarakat belum dipenuhi secara tuntas, namun upaya dari pihak perusahaan yang memberikan angin segar bagi masyarakat patut diapresiasi.
"Saya tidak pernah mempermasalahkan pola penyelesaiannya, apakah 20 persen itu akan diberikan dalam bentuk lahan, atau 20 persen hitungan secara ekonomis yang bisa dimanfaatkan masyarakat, atau dengan pola lain. Yang jelas tanggungjawab 20 persen itu disetujui oleh masyarakat, alim ulama, ninik mamak, sehingga ada sebuah kepastian, akhirnya masyarakat puas dengan apa yang diberikan, dan pihak perusahaan juga bertanggubgjawab atas apa yang sudah dilakukan," jelas Gubri.
Orang nomor satu di Riau itu menjelaskan, saat ini Provinsi Riau memiliki kebun kelapa sawit terluas di Indonesia dengan luas 3,38 juta hektare dari 16,8 juta hektare atau sebesar 20,08 persen dari kebun kelapa sawit nasional. Data tersebut sesuai dengan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 833 tahun 2019.
Gubri berharap momentum tersebut dapat menjadi contoh untuk perusahaan lainnya yang ada di Provinsi Riau, untuk menyelesaikan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Gubri berpesan untuk tetap mengawal hak masyarakat yang belum diserahkan secara penuh.
"Saya yakin, jika sudah terbentuk pemahaman bahwa terdapat perusahaan yang dapat menyelesaikan tanggungjawabnya tersebut, diikuti dengan perhatian para tokoh dan pejabatnya, maka dapat dijadikan contoh oleh seluruh perusahaan yang ada di Riau," katanya.**/Ian/mc