BNEWS - Gagasan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar untuk program wajib belajar (Wajar) 12 tahun, mendapat dukungan dari DPRD Riau. Program tersebut diharapkan bisa diterapkan tahun ini ditengah keterbatasan daya tampung sekolah.

Dukungan itu disampaikan ketua Komisi V DPRD Riau Robin P Hutagalung saat dikonfirmasi, Kamis (22/6/2023).

"Harapan kita program Wajar 12 tahun pak Gubri itu bisa dilaksanakan tahun ini. Soal payung hukum atau Pergub tidak masalah itu," ujar Robin.

Politisi asal fraksi partai PDI Perjuangan itu mengatakan, program wajar 12 tahun itu dinilai bagus. Karena para peserta didik terjamin untuk mengenyam pendidikan hingga ke SLTA.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Dr Karmila Sari mengungkapkan, jumlah siswa/i yang mendaftar di SMA/SMK Negeri di Riau mencapai 13 ribu. Sementara daya tampung hanya 9 ribu.

Terkait hal itu DPRD Riau mengusulkan double shift, memaksimalkan ruang kelas, dan kerjasama sekolah Swasta.

"Pendidikan itu kan hak setiap warga negara. Nah kemampuan negeri kita sekitar 9 ribuan. Yang mendaftar secara online itu sekitar 13 ribu. Artinya ada gap sekitar 4 ribu. Tapi jangan lupa pula, ada sekolah Swasta," ucapnya, Senin (19/6/23).

Politisi asal fraksi Partai Golkar DPRD Riau itu mengakui sejak covid-19, cukup banyak menggerus kemampuan pendapatan masyarakat. Makanya sekolah negeri menjadi pilihan utama supaya bisa masuk negeri.

Karmila pun menawarkan solusi ke Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau Kamsol. Pertama double shift yakni sekolah pagi dan siang, kedua memaksimalkan ruang kelas dari 36 menjadi 40, dan ketiga bekerjama dengan sekolah Swasta.**/fin