BNEWS - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta para pendatang baru untuk mempersiapkan persyaratan jaminan tempat tinggal dan jaminan pekerjaan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI, Budi Awaluddin.

Persyaratan tersebut kata Budi, agar para pendatang baru dapat hidup secara layak di Jakarta. Kebijakan ini diambil untuk untuk mengantisipasi lonjakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kerap terjadi usai arus balik Lebaran di DKI Jakarta.

"Pastikan sudah memiliki pekerjaan atau keahlian, agar tidak menjadi PMKS di  Jakarta," kata Budi.

Menurut Budi, di masa depan, Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global layaknya kota-kota maju lainnya di dunia. setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

"Jakarta akan menjadi pusat ekonomi-bisnis, sosial dan budaya," ucap Budi.

Budi menjelaskan, saat ini Pemprov DKI bakal melakukan pendataan bagi pendatang baru di Jakarta menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Berdasarkan data Disdukcapil DKI Jakarta pada 26-28 April 2023, total pendatang baru yang telah tercatat sebanyak 865 orang. Sebanyak 848 orang migrasi permanen dan 17 orang migrasi non-permanen.

Ia menerangkan bahwa pendataan pendatang baru ini merupakan bagian dari program nasional untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angkastunting.

Penyusunan kebijakan ini mengacu kepada data kebijakan pengendalian (driven policy) yang selaras dengan program nasional Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data.

Selain itu, Disdukcapil DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan arus migrasi pendatang baru serta berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait.

"Berkoordinasi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta untuk menjaga Jakarta menjadi kota yang layak huni, aman, dan nyaman bagi warganya," jelas Budi.**/ara