BNEWS - Membahas pengumpulan data Naskah Akademis (NA) RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI, Senin (27/2/2023).

RDP yang digelar di ruang Medium DPRD Riau itu terkait wacana pemekaran Kabupaten Gunung Sailan Darussalam (Gusdar), Kabupaten Indragiri Selatan (Insel) dan Kabupaten Indragiri Utara, Senin (27/2/2023)

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, didampingi anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Indragiri Hilir Andi Darma Taufik dan Dani M Nursalam.

Hadir dalam rapat ini, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Bidang Politik, Hukum dan HAM Badan Keahlian (BK) DPR RI Mardisontori beserta tim, Ketua Tim DOB Gunung Sailan Abridar beserta jajaran, Ketua Tim DOB Indragiri Selatan Kaharuddin beserta jajaran, dan Ketua Tim DOB Indragiri Utara Said Maskur beserta jajaran,

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Bidang Politik, Hukum dan HAM BK DPR RI Mardisontori menyampaikan, rencana pemekaran ini dapat menjadi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

"Pemekaran ini diharapkan akan meningkatkan pelayanan umum untuk masyarakat dan memperpendek rentang pemerintah dengan masyarakatnya," jelasnya.

Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Indragiri Hilir Dani M Nursalam menyambut baik rencana pemekaran yang sudah 24 tahun ditunggu oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri.

"Ini sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Mesti bisa direalisasikan dengan segera," tegasnya.

Terdapat beberapa saran dan masukan dalam pembahasan dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) ini. Diharapkan dengan adanya pertemuan ini, apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar.

Sementara itu Badan Keahlian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR-RI) menghimpun pendapat para ahli yang ada di Universitas Riau (UNRI) sebagai mitra Diskusi dalam Pengumpulan Data untuk Naskah Akademik dan RUU pembentukan DOB.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi UNRI Dr Ir Sofyan Siregar M Phil saat menyambut kunjungan Tim Ahli DPR RI ini, menyebutkan UNRI telah menyediakan tiga ahli dari tiga fakultas yang ada di UNRI. Yakni, Prof Dr Sujianto MSi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Zulwisman SH MH dari Fakultas Hukum, dan Rendra Wasnury SE MIB dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNRI.

“Kami sangat mengapresiasi Tim Ahli DPR yang menjadikan UNRI sebagai bagian dari proses pembentukan DOB di Provinsi Riau ini. Semoga apa yang menjadi masukan dari para akademisi UNRI ini bisa menjadi landasan serta pemahaman terkait pemekaran tiga Kabupaten yang ada di Provinsi Riau ini nantinya,” harap Sofyan.**adv/fin