JAKARTA - Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) mempertanyakan lolosnya nama
Ir Evi Afiatin, MSc, MAF sebagai calon direksi BPJS Kesehatan yang lolos pada seleksi wawancara di Kemensesneg dan diajukan ke Presiden Jokowi.

Nama Ir Evi Afiatin adalah incumbent Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang diduga sedang bermasalah dengan hilangnya uang rakyat sebesar Rp 43 triliun.
.
Menurut Roy Pangharapan dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) di Jakarta, Selasa (2/2/2021), apakah Presiden Jokowi bahwa Evi Afiatin masih punya tanggung jawab atas dugaan raibnya uang rakyat sebesar Rp 43 triliun di BPJS Tenagakerja.

"Koq malah orang seperti ini lolos seleksi direksi BPJS Kesehatan dan diajukan ke Presiden? Ini kan berpotensj terulang di BPJS Kesehatan," kata Roy.

Roy Pangharapan mengingatkan bahwa Kejaksaan Agung saat ini sedang memeriksa kasus dugaan raibnya uang rakyat di BPJS Tenagakerja.

"Lah si Direktur Keuangan BPJS Tenagakerja ini santai aja mencalonkan diri jadi direktur utama di BPJS Tenagakerja. Dan lolos dalam dua kali seleksi dan sampai di meja pak presiden lagi. Setneg keren banget deh!" tegasnya.

Sebagai Direktur Keuangan BPJS Tenagakerja menurut Roy Pangharapan Evi Afiatin tentu harusnya
bertanggung jawab terhadap cash flow keuangan yang saat ini sedang diperiksa Kejaksaan Agung atas dugaan raibnya Rp 43 triliun dana BPJS Tenagakerja.

"Kemensesneg tahu gak artinya,-- secara board of direction, dia kurang pengawasan dalam investasi. Dia paling bertanggung jawab," tegasnya.

Menurut Roy Pangharapan, pelajaran penting dari raibnya dana BPJS Tenagakerja sebesar Rp 43 triliun jangan terjadi lagi pada BPJS Kesehatan. Apalagi belakangan ini pemerintah menaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

"Anehnya Presiden Joko Widodo justru disodorkan nama bermasalah seperti di atas. Ini berbahaya buat presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau dilanjutkan, masyarakat akan bongkar satu per satu nama-nama yang sudah sampai ke tangan presiden," tegasnya.**/zie