BNEWS - Hari ini, Sabtu (20/11/2021), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto meninjau banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, untuk memastikan  penanganan tanggap darurat berjalan dengan baik.

Suharyanto dalam keterangan persnya, Sabtu (20/11/2021) meminta agar seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sintang mempersiapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Adapun rencana jangka pendek adalah penanganan darurat harus dapat dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Suharyanto juga meminta agar pemerintah daerah memastikan kebutuhan seperti kebutuhan dasar logistik maupun peralatan bagi warga terdampak sudah tercukupi. Sebab, keselamatan masyarakat adalah prioritas yang utama dalam penanggulangan bencana.

“Hal-hal dasar yang menjadi kebutuhan warga yang terdampak ini pemerintah daerah harus betul-betul memastikan ketersediaannya. Baik logistik maupun peralatan lain. Karena yang menjadi prioritas utama adalah jiwa masyarakat. Kita mengenal slogan bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat," jelas Suharyanto.

Sedangkan rencana jangka panjang, BNPB meminta agar seluruh komponen yang ada di daerah dapat merumuskan kebijakan dan melaksanakan segala upaya untuk pemulihan kondisi lingkungan di wilayah hulu agar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya

Menurut catatan yang dimiliki Kepala BNPB, bahwa sejak 1990 hingga 2010 tidak ada banjir di wilayah Sintang. Namun hal itu berubah setelah terjadi kerusakan lingkungan dalam satu dekade terakhir.

Penurunan daya dukung lingkungan tersebut juga yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir, karena daerah cakupan resapan air telah rusak dan berubah fungsi.

“Kami memohon kerja sama pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan nanti bersama-sama BNPB juga tentunya akan merumuskan dan melaksanakan segala upaya untuk mencegah agar banjir seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” kata Suharyanto.

Menurutnya, seluruh rencana jangka panjang tersebut tentunya juga diperlukan adanya kesadaran kolektif dan sinergi dari seluruh pihak seperti pemerintah, komunitas, akademisi, masyarakat, dunia usaha hingga media massa, atau yang disebut dengan komponen pentaheliks.**/ara