BNEWS - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Riau sudah beberapa tahun ini selalu kisruh. Sistim zonasi berdasarkan jarak rumah dari sekolah telah menyebabkan banyak anak-anak pintar tidak dapat bangku meski di sekolah di kelurahannya sendiri.

Selain itu akal curang orang tua juga bermain, mereka mempersiapkan anaknya dengan pindah atau masuk Kartu Keluarga (KK) dekat sekolah demi dapat bangku. Padahal mereka tinggal jauh dan mengalahkan anak tempatan. Contoh yang sedang terjadi dan menjadi ribut di SMAN 8 Pekanbaru.

"Zonasi itu niatnya tentu baik, agar anak-anak Tempatan juga bisa sekolah di sekolah favorit. Tapi harusnya tetap bijaksana, dalam hal ini pemerintah daerah juga menerapkan tentang prestasi, nilai akademik dan lamanya warga tersebut menetap di dekat sekolah," kata Rahmad Handayani, Ketua Forum Pemred (FPR) Riau, menanggapi kisruhnya PPDB di Pekanbaru secara khusus dan Riau secara umum.

Tanggapan ini diberikan Rahmad Handayani karena banyaknya laporan dan keluhan masyarakat terkait pendaftaran PPDB online ini ke FPR, untuk diberitakan agar ada jalan keluarnya.

Keluhan yang diterima oleh FPR dari masyarakat berbeda-beda. kekecewaan wali murid disampaikan kepada Forum Pemred Riau mulai dari pendaftaran sistem online yang sering "ngadat" jarak zonasi hingga besarnya kekuasaan kepala sekolah dalam sistem zonasi ini.

"Kita, FPR tentu juga mendukung sistim yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, maksudnya tentu baik, tetapi hendaknya kajian perlu dilakukan dan disesuaikan dengan daerah masing-masing, zonasi jarak jangan sampai merugikan peserta didik yang pintar dan berprestasi," kata Rahmad.

Rahmad juga mengingatkan bahwa kekecewaan masyarakat jangan sampai merugikan, baik sekolah mau pun anak-anak itu sendiri. Karena beberapa kali sudah terjadi demo orang tua ke sekolah dan anak-anak jadi malas nengejar prestasi, jika rumahnya jauh dari sekolah yang dia tuju.

"Masak anak dengan rata-rata 9 lebih harus tersingkir dari anak-anak dengan nilai pas-pasan, meski satu kelurahan tapi jarak rumah mereka berbeda," kata Rahmad

Rahmad tidak menampik, memang ada jalur prestasi tapi jumlahnya sangat kecil sekali, itu pun lebih ke prestasi kemampuan seperti olahraga atau presrasi MTQ, hapal Al Quran, bukan nilai sang anak.

Jadi kata Rahmad, FPR meminta pengkajian ulang PPDB ini, khususnya Riau, dengan lebih mengemukakan kebijaksanaan, rasa keadilan dan psikologis anak-anak yang sudah bekerja keras untuk dapat nilai bagus.

"Aturan itu kan dibuat manusia, masak tidak bisa direvisi. Jangan kaku dan jangan rugikan anak-anak kita, generasi penerus estafet kepemimpinan," ujar Rahmad.**/ril