BNEWS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp7,78 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan komitmennya untuk menggunakan anggaran tersebut secara akurat dan akuntabel guna meningkatkan kualitas layanan pertanahan nasional.

“Dana yang disetujui ini akan kami manfaatkan secara bertanggung jawab agar pelayanan publik semakin akurat, prudent, dan akuntabel, dengan pendekatan manajemen risiko,” ujar Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Nusron menjelaskan, alokasi anggaran akan difokuskan pada tiga program utama, yaitu dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengajukan usulan penambahan pagu anggaran sebesar Rp3,63 triliun. Tambahan anggaran ini diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang, serta memenuhi kebutuhan belanja pegawai baru, termasuk CPNS dan PPPK.

“Kami mohon dukungan agar seluruh program dapat berjalan dengan baik. Terutama percepatan PTSL yang langsung menyentuh masyarakat. Ini butuh tambahan anggaran agar bisa lebih masif,” tegas Nusron.

Sebagai catatan, serapan anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2024 mencapai 99,04%, menunjukkan kinerja yang optimal dalam pengelolaan keuangan negara.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang memimpin rapat, menyatakan dukungannya terhadap pengajuan tambahan anggaran tersebut.

“Saya pribadi mendukung tambahan Rp3,63 triliun karena melihat Pak Menteri ini progresif. Kalau tidak kita dukung, beliau tidak bisa bergerak optimal. Kita akan pilah kembali program-program mana yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Dede.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat transformasi digital dan pelayanan berbasis masyarakat yang tengah dibangun oleh Kementerian ATR/BPN.**/rls