BNEWS – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan kepala daerah merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang. 

Hal ini disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/06/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa terdapat tiga titik krusial yang membutuhkan sinergi erat antara ATR/BPN dan pemerintah daerah, yakni Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, serta Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang.

“Kami membutuhkan kolaborasi dengan para kepala daerah minimal di tiga titik. Pertama, Reforma Agraria. Nomor dua adalah Pengadaan Tanah. Nomor tiga adalah penataan dan pengelolaan tata ruang. Ini mutlak dibutuhkan kolaborasi,” tegas Nusron.

Pengarahan ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.

Menteri Nusron juga menyoroti bahwa keberhasilan implementasi program strategis nasional tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan konkret dari para kepala daerah. Ia mengajak para peserta orientasi yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia untuk memperkuat sinergi lintas sektor guna mewujudkan pelayanan pertanahan yang transparan, adil, dan berdampak langsung kepada masyarakat.*/rls