BNEWS - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kkemenhumkan) Riau Budi Argap Situngkir memimpin operasi gabungan pengawasan keimigrasian di perairan Dumai. Operasi ini melibatkan berbagai instansi seperti TNI AL, TNI AD, Polairud, Bea Cukai, dan Balai Karantina.

Saat memberikan sambutan sebelum dilakssanakan operasi, Kakanwil menekankan pentingnya operasi gabungan ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, khususnya di Selat Malaka. Operasi ini bertujuan  mengantisipasi dan deteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian oleh orang asing.

Pada saat yang sama juga dilakukan peresmian Kapal Patroli Bhumi Pura Ksatria Selatpanjang. Kkapal patroli ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan di perairan, terutama di wilayah Selatpanjang dan sekitarnya.

"Ke depannya kita berharap setiap kantor imigrasi di Riau dapat memiliki kapal patroli sendiri," ujar Kakanwil.

Usai memberikan sambutan, Kakanwil beserta rombongan langsung melakukan patroli laut menggunakan kapal angkatan laut (KAL) Tedung. Dalam patroli ini, tim gabungan memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan kru Kapal Berg Prai berbendera Thailand.

Menurutnya, pemilihan Dumai sebagai lokasi operasi gabungan karena Dumai memiliki posisi strategis, berhadapan langsung dengan Selat Malaka, jalur lalu lintas laut yang sangat sibuk. Kondisi ini membuat Dumai menjadi titik yang rawan terhadap berbagai pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran keimigrasian.

"Dengan adanya operasi gabungan dan dukungan kapal patroli baru diharapkan pengawasan keimigrasian di wilayah Riau, khususnya di perairan Dumai, dapat semakin efektif dan mampu mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum," katanya.

Selain melakukan pengawasan di laut, rombongan juga melakukan patroli ke daerah pesisir pantai sepanjang perairan Dumai. Daerah-daerah ini seringkali menjadi perlintasan ilegal bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural.**/ian/Ant