BNEWS - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak anggota G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 yang digelar di Brasil, Amerika Selatan, untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina, serta memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina.

"Kita harus berupaya mewujudkan solusi dua negara. Perang dan konflik bukannya tidak bisa dihindari. Melainkan ini adalah masalah keputusan politik, apakah kita ingin berperang atau berdamai," kata Puan dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Menurut Puan, gencatan senjata sudah sangat diperlukan, dan semua bisa memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza.

"Ketika dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik dan fragmentasi yang meningkat, saya menyerukan kepada para pemimpin Parlemen anggota G20 untuk mengatasi perpecahan, mengakhiri perang, dan berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan," kata Puan, dilansir ANTARA.

Sebagai negara-negara dengan perekonomian terdepan, kata Puan, G20 disebut harus mampu mengambil tindakan berani dalam memimpin dengan memberi contoh memperbaiki fokus dan prioritas dunia.

Dalam sebuah sesi yang mengangkat tema 'Peran Parlemen Dalam Mempromosikan Pembangunan Berkelanjutan', Puan pun mengingatkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) menandakan visi besar yaitu komitmen terhadap masa depan yang lebih sehat, sejahtera, dan berkelanjutan.

Meski begitu, pencapaian SDGs menghadapi tantangan besar di mana ketegangan geopolitik, kelaparan, kesenjangan, dan krisis iklim semakin meningkat.

Puan juga menyoroti perang di Ukraina, krisis politik di Myanmar, serta bombardir dan serangan Israel yang tiada henti di Gaza, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

Menurutnya, kemunduran yang mengancam pencapaian SDGs ini harus diatasi sekarang dengan cara kolektif. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menuntut partisipasi penuh Parlemen untuk menjadi agen perubahan untuk mencapai semua tujuan.

"Parlemen harus menggunakan kewenangannya secara efektif untuk mengadopsi undang-undang yang relevan yang menjunjung tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan," ujar Puan.**/ara