BNEWS - Bertemu dengan Gubernur se Indonesia, Presiden Jokowi menegaskan bahwa sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur harus memastikan agar program dan kebijakan pemerintah daerah dapat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

“Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati/wali kota agar daerah bisa sejalan dan in-line dengan pemerintah pusat, utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas untuk pembangunan yang strategis,” kata Presiden.

Dalam pertemuan ini Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf dan memberikan pengarahan secara khusus kepada para gubernur seluruh Indonesia, di Ruang Sidang Kabinet Paripurna, Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/08/2024) siang.

Dalam kesempatan ini Presiden juga mengatakan bahwa sebenarnya terdapat sejumlah pembangunan proyek strategis pemerintah pusat yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal, karena tidak ada komitmen dukungan dari pemerintah daerah.

“Saya berikan contoh ada waduk, kalau memang biayanya besar pasti dibangun oleh pemerintah pusat. Irigasi yang primer mungkin juga masih pemerintah pusat. Tetapi untuk sekunder dan tersier untuk bisa masuk ke sawah mestinya itu dikerjakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” jelas Presiden.

Selanjutnya, Presiden juga menyoroti akses jalan menuju salah satu pelabuhan yang pembangunannya tidak diselesaikan oleh pemerintah daerah. Ia pun mengimbau kepada para gubernur untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat apabila tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Presiden juga meminta kepada para gubernur agar dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan setiap kabupaten/kota. Menurutnya, gubernur harus mengawal program-program pemerintah kabupaten dan kota agar sesuai dengan peruntukannya sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Saya melihat misalnya ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tetapi arah programnya tidak jelas, banyak yang dipakai untuk hibah-hibah. Ini tentu saja arahnya ke politik. Padahal kalau itu bisa diarahkan akan bisa menjadi rumah sakit sepuluh saja bisa, atau universitas bisa. Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan,” ujar Presiden.**/ara