BNEWS - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI masa persidangan 4 tahun 2023-2024, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Riau. Kehadiran anggota dewan ini disambut oleh Pj Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto beseta jajaran.

Kunker dilakukan dalam rangka memantapkan masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan pengalokasian dana transfer ke daerah, serta dana desa dalam APBN. Pertemuan berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (26/03).

Dikatakan Pj Gubri SF Hariyanto, bahwa Provinsi Riau sangat banyak mengalami perkembangan. Akan tetapi realisasi alokasi dana transfer daerah dan dana desa (TKD) untuk Riau mengalami penurunan yang signifikan. Pj Gubri berharap pemerintah pusat dan DPRD RI dapat meningkatkan perhatiannya terhadap Provinsi Riau.

“Dari data pemerintah provinsi Riau, tren realisasi alokasi dana transfer daerah serta dana desa (TKD) untuk Riau cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kami berharap pemerintah pusat dan DPRD RI dapat meningkatkan perhatiannya kepada daerah penghasil seperti provinsi Riau,” katanya.

Pj Gubri mengatakan, alokasi tersebut tentunya dapat mempercepat penyediaan infrastruktur publik dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di bumi lancang kuning. Sehingga, penting adanya sinergitas yang kuat dengan pemerintah pusat terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

“Tujuan penyaluran dana DAK Fisik khususnya bidang jalan adalah mempercepat penyediaan infrastruktur publik dan konektivitas antar wilayah. Realisasi dana DAK fisik bidang jalan dalam beberapa tahun terakhir ini sangat membantu daerah, dalam mempercepat peningkatan pemantapan jalan,” jelasnya.

Pada tahun 2023 kata Pj Gubri, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) konsolidasi di Riau mencatatkan nilai yang cukup menggembirakan. Realisasi pendapatan daerah tahun lalu, tercatat mencapai 35.78 triliun atau 104.83 persen dari target. 

“Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan mencapai 21.83% tahun ke tahun,” terangnya.

Dituturkannya, sejalan dengan pendapatan daerah, realisasi belanja daerah juga tercatat tumbuh sebesar 15.95 persen tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan, meningkat dari 31.45 triliun menjadi 36.47 triliun atau mencapai 96.68 triliun dari pagu pertumbuhan yang disebabkan oleh kenaikan belanja modal. 

“Sejalan dengan komitmen pemerintah, ini tentu untuk mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur di provinsi Riau,” pungkasnya.**/ian