PEKANBARU- Banyaknya permintaan akan daging di Kota Pekanbaru belakangan ini, tak sebanding dengan bahan yang masuk. Termasuk juga bantuan pemerintah kepada pedagang RPH (rumah potong hewan) Pekanbaru, masih tergolong minim dan tata niaganya.

Karena itu, perwakilan RPH Pekanbaru melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST MT, Jumat (12/1/2024). Pertemuan dilakukan di ruang kerjanya di DPRD Pekanbaru.

"Ada beberapa masukan dari kawan-kawan RPH. Termasuk bantuan dan tata niaganya di Pekanbaru," sebut Ginda Burnama.

Disampaikan, bahwa manajemen tata niaga RPH memang  belum berfungsi optimal. Padahal RPH memiliki potensi yang besar untuk mencetak pendapatan bagi Pemko Pekanbaru.

Untuk meningkatkan potensi tersebut, RPH harus banyak menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Seperti OPD di lingkungan Pemko, kabupaten tetangga dan provinsi lainnya.

Oleh karena itu perlu pemikiran yang komprehensif, perlu keterlibatan semua pihak. RPH bisa bekerja sama dengan Disperindag, Disketapang dan lainnya, untuk penggemukan hewan ternak. Serta kerja sama dengan dinas lainnya, untuk pendistribusian daging.

Sementara untuk limbah hewan ternak, lanjut Ginda, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pupuk taman kota.

"Dengan kerja sama yang terjalin itu, bksadihitung berapa jumlah daging atau hewan yang dibutuhkan, jasa pemotongan hingga keuntungan dari distribusi daging. Sehingga RPH bisa berfungsi sebagai mesin pencetak uang atau mendapat untung," paparnya.

Menurutnya, kerja sama tersebut dapat berdampak positif pada Kota Pekanbaru. Sebab Pekanbaru bisa menjadi kota mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan daging.

"Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan daging bisa dikuatkan. Kalau dihilangkan, kita akan tergantung terus pada daerah atau pihak lain. Khawatirnya diembargo daging, maka akan menjadi prahara. Seperti kelangkaan minyak dan sebagainya," katanya mencontohkan. **/galeri