PEKANBARU - Sebagian masyarakat Kota Pekanbaru mengungkapkan ketidaktahuannya tentang cara untuk mendapatkan program Universal Health Coverage (UHC), yang menjadi bagian dari Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah.

Program ini memungkinkan warga untuk mengakses pelayanan kesehatan secara gratis di Puskesmas maupun rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP.

"Ini cukup mengecewakan, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan program UHC. Apakah harus mendaftarkan diri atau bagaimana," ujar Nofrizal saat melakukan reses di Jalan Ababil, Kecamatan Sukajadi, Kamis 18 Januari 2024.

Meskipun program UHC menjamin pelayanan kesehatan dengan hanya menunjukkan KTP, namun beberapa masyarakat mengalami kendala saat hendak berobat di Puskesmas. Mereka ditolak dengan alasan masih memiliki tunggakan di BPJS Kesehatan.

"Kami sudah beberapa kali mendapatkan laporan ini. Makanya, kita harapkan tidak terjadi lagi," tambah Nofrizal.

Puskesmas juga diminta untuk jujur dalam menolak pasien dan menyampaikan alasan yang sebenarnya, apakah karena anggaran yang tidak mencukupi atau adanya aturan baru terkait peserta BPJS yang menunggak.

Komisi III DPRD Pekanbaru, melalui politisi PAN, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk program UHC tahun 2024 telah ditetapkan sebesar Rp 95 miliar. Evaluasi terhadap penggunaan anggaran ini diharapkan dapat dilakukan untuk memastikan transparansi dan mengetahui kendala yang sebenarnya.

"Dengan kondisi aduan masyarakat ini, DPRD Pekanbaru meminta agar penggunaan anggaran UHC dievaluasi sehingga bisa transparan dan tahu di mana kendala yang sebenarnya," ungkap politisi tersebut.**/galeri