NEWS - Mengawali tahun 2024, Kadis Perkebunan (Kadisbun) Riau Syahrial Abdi membuka acara Nonton Bareng (Nobar) dan diskusi konflik agraria di aula pustaka Universitas Lancang Kuning (Unilak), Selasa (2/1/ 2024).

Diskusi bertema "Konflik Agraria Riau Harapan dan Tantangan' dihadiri oleh Rektor Unilak Prof Dr Junaidi, perwakilan FKPMR Azlaini Agus, Dosen Unri Prof Dr Marnis, mahasiswa magister Ilmu lingkungan Unilak, LAM Riau, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Dalam acara Nobar "Tanah Moyangku" penonton ada yang meneteskan air mata, haru terhadap perjuangan masyarakat diberbagai daerah dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka.

Setelah selesai Nobar film berdurasi 1 jam 40 menit tersebut dilanjutkan dengan diskusi tentang konflik agraria dengan narasumber AZ Facri Yasin dan Dr Muhammad Rawa El Amady, dosen Magister Ilmu Lingkungan Unilak.

Dalam pembukaan acara, Rektor Unilak Prof Junaidi juga membacakan syair berjudul "Kisah Tanah Bernanah".

"Saya mengapresiasi diskusi konflik agraria awal tahun 2024 ini. Semoga ini bisa memberi solusi atas berbagai persoalan agraria yang ada di Riau. Kita mendukung investasi di Riau karena mendorong pembangunan bagi daerah, namun dalam perjalananya perlu memperhatikan hak hak masyarakat tempatan," katanya.

Sementara Syahrial Abdi yang mewakili Gubernur Riau saat membacakan pidato menyebutkan,  Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti migas, hutan dan lahan gambut yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.

Kekayaan Riau ini juga potensial sebagai penggerak ekonomi daerah. Apabila tidak dikelola dengan bijaksana dapat menimbulkan ancaman kekeringan, banjir, kerawanan pangan dan krisis energi.

Ternyata pemanfaatan lahan untuk pembangunan tersebut menimbulkan konflik agraria. Konflik ini merupakan konflik yang terkait dengan peruntukan dan kepemilikan lahan, terjadi karena berbagai faktor diantaranya adalah penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya alam.

"Timbul ketidak serasian atau kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam itu sendiri. Pada umumnya konflik melibatkan banyak pihak," jelasnya.

Dr.Azlaini Agus SH MH yang hadir dalam sambutannya sebagai Ketua FKPMR memberi apresiasi atas diadakannya diskusi konflik agraria di Riau.

"Persoalan mendasar tidak selesainya konflik argaria, karena pejabat-pejabat yang memiliki jabatan tidak mempunyai komitmen untuk menyelesaikan, tidak punya empati. Kalau punya komitmen, setidaknya dalam satu masa jabatan 2-3 konflik ini akan selesai. Minta data dengan pejabat pemprov saja sulit," ujarnya.

Sementara itu narasumber Facri Yasin, dalam makalahnya menyampaikan, konflik lahan adalah pertikaian atau perselisihan yang menjadikan lahan sebagai objek persengketaan. Konflik lahan merupakan masalah yang cukup rumit, karena terkait persoalan ekonomi, demografi, sosial dan budaya.

Konflik agraria merupakan pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak atas akses terhadap tanah, sumberdaya alam, dan wilayah antara satu kelompok rakyat pedesaan dengan badan penguasa atau pengelola tanah yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya.

Dijelaskannya, dampak signifikan atas konflik agraria bagi masyarakat yang terlibat, antara lain: kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, ketegangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam acara ini hadir juga masyarakat Okura Pekanbaru.yang berkonflik dengan PT SIR ( Surya Dumai Groups) meneteskan air mata Kelurahan Okura lokasi Meraka berkonflik dg PT SIR mengungkapkan bahwa yang dia tonton tersebut seperti cermin dirinya atau lokasi tempat dia tinggal

Dr M Rawa El Amady dalam pemaparannya menyampaikan, perlu melakukan mitigasi teknis terhadap berbagai persoalan konflik agraria, seperti gerakan anti korupsi SDA, membuka akses masyarakat ke media sosial, wartawan dan NGO  dan pihak lain yang bisa memperkuat kekuasan pada masyarakat.

Di akhir diskusi para peserta menyepakati agar Universitas Lancang Kuning dijadikan sebagai basis gerakan resolusi konflik agraria di Riau dan membentuk Lembaga Penanganan Konflik Agraria di Riau.**/ril