BNEWS - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, mengusulkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 sebesar Rp125 miliar lebih. Dari jumlah tersebut kebanyakan untuk anggaran rutin.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi IV DPRD Riau, Manahara Napitupulu, usai melakukan rapat kerja dengan DLHK Riau, Kamis (16/11/2023).

"Dari lingkungan hidup anggarannya cukup minim juga. Yang banyak disana itu yang terkait dengan gaji pegawai (anggaran rutin)," ujarnya.

Manahara menjelaskan, dari KUA-PPAS yang diusulkan DLHK, Rp2,7 miliar diantaranya untuk belanja laboratorium agar bisa mengukur kualitas air.

"Kalau gaji pegawai itu tersendiri. Jika ditotal anggaran yang diusulkan oleh DLHK Riau untuk KUA-PPAS tahun 2024 sebesar Rp125 miliar lebih," ucapnya.

Dalam rapat kerja itu kata Manahara, berkembang juga Tupoksi DLHK. Diantaranya, lingkungan hidup dan masalah limbah.

Politisi asal fraksi Demokrat DPRD Riau itu menceritakan, di bidang lingkungan hidup ada kegiatan DLHK terkait pembinaan masyarakat. Namun tahapan kegiatannya DLHK itu, baru identifikasi belum pada eksyen.

Kemudian mengenai limbah, ada informasi bahwa di daerah Peranap Inhu ada tambang batubara. Setelah melakukan penambangan kemudian menutup kanal. Alhasil, bendungannya meluap hingga masuk ke kebun sawit masyarakat.

"Nah, krtika kita kemarin kita turun ke lapangan saat reses, ada yang menyampaikan itu. Bahwa luapan air itu mengakibatkan kelapa sawit mereka mati. Jadi itu yang kita sampaikan tadi," tuturnya.

DLHK menjawab, bahwa izin penambangan itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu terkait dengan hal tersebut, kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat, ujar Manahara menirukan DLHK.

Sebelumnya Kepala DLHK Riau DR Ir Mamun Murod MM, MH saat dikonfirmasi mengatakan bahwa ada berbagai persoalan yang terjadi hari ini. Baik mengenai pencemaran, masyarakat adat, dan masyarakat yang menyangkut lingkungan.

Tapi secara umum kata Murod, Komisi IV DPRD Riau menyetujui usulan dari DLHK dan akan mengawalnya ke Banggar..**/fin