BNEWS - Sekitar 80 persen masyarakat Kuansing mata pencahariannya adalah
petani. Oleh karena itu anggota DPRD Riau dapil Inhu-Kuansing, Mardianto Manan lebih memprioritaskan infrastruktur bidang usaha tani.

Hal itu disampaikannya disela-sela rapat Banggar DPRD Riau saat dikonfirmasi mengenai hasil reses pada 5 sampai 12 November lalu, Kamis (15/11/23).

"Karena di dapil saya Inhu-Kuansing dominan masyarakatnya 80 persen pertanian dan perkebunan, tentu lebih bayak keluhan di bidang infrastuktur pertanian. Seperti jalan usaha tani, pengairan, pintu air irigasi dan lain-lain,"
ujarnya.

Mardianto mengatakan di bidang pertanian ini dibutuhkan sarana dan prasarana (Sarpras). Seperti alat mesin pertanian, sarana produk pertanian, traktor, hand sprayer, pupuk, bibit dan sebagainya.

"Hanya sebagian kecil memang ada pemuda, kami ngin bola volly bang, kami ingin olahraga bang. Ibu-ibu wanita minta gendang gendut minta rebana. Tapi kita lebih cenderung reses itu mengarahkan APBD Provinsi lebih banyak digelontorkan dapil kita," ucap politisi asal fraksi PAN DPRD Riau.

Yang pasti kata Mardiadianto, pihaknya lebih memprioritaskan infrasruktur di
bidang jalan usaha tani atau jalan tempat pemasaran.

"Karena kalau suatu daerah itu produksinya membludak banyak, tapi dikepung oleh sebuah sungai yang tidak ada jembatannya, tentu harga (kostnya) akan lebih tinggi modalnya," ujarnya.

Mardianto mengungkapkan, terkadang pedagang yang ada di lapangan, untuk
mengantar ke pasar itu agak sulit. Sehingga nanti tengkulak yang masuk ke dalam dibeli dengan harga yang murah, tengkulak yang untung lebih banyak.

Anggota Komisi I DPRD Riau itu mengatakan, karena kunjungan di 16 titik tersebut dilakukan melalui reses, maka pihaknya akan mengajukan ke pemeritah provinsi.

"Itulah namanya pokir. Jadi pokir itu sangat halal dibolehkan. Tidak pokir
dipotong, justru anggaran Dinas yang yang dibuang. Kalau pokir itu dipotong,
jelas dari bawah informasinya dan kita sampaikan. Kasarnya itu kebutuhan
masyarakat. Kalau Dinas bisa aja menitip ke dia. Kepala dinas tidak
representatif rakyat," pungkas Mardianto.**/fin