BNEWS - Beredar di media sosial tudingan pada anggota Komisi VII DPR RI daerah pemilihan (dapil) Riau, M Nasir. Ia disebut-sebut mencatut nama Ketua KPK Firli Bahuri untuk memuluskan proyek di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Menanggapi hal tersebut, politisi Demokrat itu langsung melaporkan akun TikTok dengan nama @hauskeadilann ke Kepolisian Daerah (Polda) Riau atas dugaan pencemaran nama baik.

Sebab, Nasir menilai video dan pemberitaan yang telah beredar luas itu merupakan fitnah yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik dirinya dan partainya.

"Hari ini dihadapan teman-teman wartawan media nasional dan Riau, saya ingin klarifikasi tentang berita di medsos dan terbit juga di media online. Yang telah mencatut nama saya dan menyebutkan juga nama Ketua KPK, termasuk mitra kerja saya (PHR)," kata dia, Sabtu (14/10/2023).

Nasir menyebut bahwa ia terpaksa mendatangi pihak berwajib untuk melaporkan atas pencemaran nama baik sebab hal yang ditudingkan dalam unggahan media sosial dan pemberitaan itu tidak benar serta tidak ada upaya konfirmasi pada dirinya.

"Perlu saya sampaikan di sini, berita itu naik di medsos dan media, yang saya terima bahwa hal tersebut adalah hoaks. Saya langsung datang ke Polda Riau melaporkan tentang tiktok yang mencatut nama saya, dan saya minta tiktok ini harus dibongkar, dari tim cyber (polda riau)," ujarnya.

Nasir punya harapan besar agar pelakunya segera ditangkap, agar menjadi efek jera dan juga tidak terulang kembali dikemudian hari.

"Saya minta teman-teman dapat menyampaikan realita yang sebenarnya yang terjadi. Saya minta juga kepada pihak hukum, tangkaplah pelakunya itu. Karena bisa jadi banyak lagi korban lainnya nanti.

Saya minta tolong dimasa politik ini, jangan bermain politik sekotor ini. Janganlah membuat politik hitam, dengan membunuh karakter seseorang" pungkasnya.

Nasir juga membantah tuduhan bahwa ia memberikan sejumlah uang kepada Firli Bahuri dengan melakukan pemerasan kepada PT PHR.

"Kalau ada urusannya dengan mitra-mitra saya, administrasi manajemennya ada di mereka. Silahkan tanya mereka. Saya tidak pernah menyentuh urusan apapun dengan kepentingan pribadi saya, apalagi kepentingan yang dicatut di sini, apalagi yang berurusan dengan ketua KPK. Saya tidak punya urusan dengan ketua KPK," tegasnya.

Sementara itu Pejabat Sementara (PS) Panit III Subdit cyber Ditkrimsus Polda Riau, Ipda Hendri Joni SH menyebutkan bahwa laporan atas dugaan pencemaran nama baik itu sudah diproses.

"Laporan sudah diproses, beberapa orang saksi sudah diperiksa dan Polda Riau akan melayangkan surat ke perusahaan meta yang menaungi tiktok di Singapura," terangnya.

Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan yang turut mendampingi M Nasir dalam keterangan pers itu meminta agar aparat kepolisian bisa segera menangkap dan menyelesaikan persoalan tersebut.

"Mengirim surat ke perusahaan di Singapur yang membawahi TikTok untuk men-suspend akun itu satu hal, tapi menangkap pelakunya adalah hal lain. Karena itu saya meminta kepada Mabes Polri untuk membantu Polda Riau, jika SDM dan teknologinya mungkin kurang. Tentu kita beri waktu yang cukup pada Polda Riau untuk bekerja," ujarnya.

Hinca berharap agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.

"Ruang publik ini tidak boleh digunakan secara jahat tanpa dasar. Saya juga minta ada edukasi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan cara-cara seperti ini. Di musim politik ini, mari kita berpolitik secara jujur dan baik," pintanya.*zie