BNEWS - Ketua Umum Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia, Idris Laena, menjabarkan empat alasan kenapa calon presiden (capres) Prabowo Subianto harus memilih Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sebagai wakilnya.

Idris mengatakan setelah terbentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan bergabungnya partai-partai politik yang ikut mengusung, maka sudah saatnya Prabowo Subianto menentukan siapa yang layak mendampinginya dalam kontestasi Pilpres 2024.

Dari berbagai nama yang beredar sebagai bakal cawapres Prabowo, menurut Idris, Airlangga merupakan sosok yang paling pas.

Pertama, ia melihat elektabilitas Airlangga yang tinggi.

"Beberapa lembaga survei telah merilis bahwa bakal calon Presiden Prabowo Subianto jika dipasangkan dengan Airlangga Hartarto termasuk sangat tinggi jika dibandingkan dengan bakal calon Wakil Presiden yang lain," kata dia, Senin (9/10/2023).

Pertimbangan kedua, lanjut Idris, partai Golkar adalah Partai yang memiliki kursi terbanyak dalam koalisi, sehingga sudah selayaknya jika Ketua umum Golkar Airlangga Hartarto untuk dijadikan Bakal Calon Wakil Presiden.

Ketiga, partai Golkar sebagai partai besar tentu memiliki kader tradisional yang konkrit mendukung jika ketua umumnya menjadi bakal Calon Wakil Presiden.

"Seperti yang terjadi pada dua Kali pencalonan Yusuf Kalla Sebagai calon wakil Presiden. Saya yakin Akan linier dengan perolehan suara Golkar," ujarnya.

Selanjutnya pertimbangan keempat jika Airlangga dijadikan cawapres Prabowo Subianto berkaitan isu terbesar pada pemilu 2024 yang akan datang adalah Soal Ekonomi.

Menurut Idris Laena, sebagai Menko Perekonomian, Airlangga sangat berpengalaman di bidang ekonomi dan terbukti sangat berpengalaman mengawal ekonomi di Era Pemerintahan Jokowi Widodo.

"Dan satu hal yang perlu diingat bahwa keputusan Airlangga Hartarto maju sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden diambil dalam Forum Rapimnas dan diperkuat dalam Forum Munas Golkar. Sehingga dikhawatirkan jika calon Wakil Presiden yang diusung oleh koalisi Indonesia maju bukan Airlangga Hartarto, maka kader partai Golkar tidak solid seratus persen mendukung. Saya kira ini harus dipertimbangkan secara serius," tutupnya.**