BNEWS - Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan mulai menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit untuk 350 daerah penghasil. Dari total nilai transfer Rp3,4 triliun per September hingga akhir Desember 2023 itu, Provinsi Riau merupakan penerima terbesar DBH sawit.

"Riau dapat Rp83,13 miliar. Sumatra Utara  Rp74,86 miliar dan Kalimantan Barat Rp65,66 miliar," kata Gubri Syamsuar,  Minggu (17/9/23).

Penyaluran DBH perkebunan sawit tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/2023 yang diteken pada tanggal 8 September 2023 lalu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 14,99 juta hektare pada tahun 2022. Sebanyak 2,86 juta ha 19 persen ada di Riau. Dengan begitu Provinsi Riau tercatat provinsi utama penghasil sawit di Indonesia.

Kemudian disusul Kalimantan Barat di urutan kedua dengan perkebunan kelapa sawit seluas 2,01 juta ha. Ketiga Kalimantan Tengah yang memiliki perkebunan kelapa sawit sebesar 1,84 juta ha.

Menurut Gubri, nilai DBH yang didapat belum sesuai dengan harapan. Syamsuar pun mengharapkan  akan membicarakan hal serupa kembali bersama kepala daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia.

"Mudah-mudahan nanti akan ada lagi perbincangan lagi oleh para gubernur penghasil sawit dengan menteri keuangan. Sehingga hasil yang didapat sesuai dengan potensi daerah masing-masing," papar Syamsuar.

Saat ditanya berapa besaran ideal yang harus diterima Riau, Syamsuar mengatakan belum bisa memastikan. Pasalnya, pusat sendiri tidak pernah melibatkan daerah penghasil soal perhitungan DBH.

"Kita belum tahu berapa idealnya, karena kita juga tak pernah diajak berhitung. Seperti apa, bagaimana formulanya," ungkap Syamsuar.

Karena itu, Gubri mengharapkan pusat lebih terbuka akan DBH ini. Sehingga apa yang sudah diperjuangkan bersama kepala daerah penghasil sawit di soal DBH itu, bisa sesuai dengan harapan. **/zie