BNEWS - Untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya politik uang dalam Pemilu 2024 mendatang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kampanye anti politik uang dengan tema "Hajar Serangan Fajar" Jumat (14/7/2023).

"Kita hari ini melaksanakan salah satu program yang membuat kesadaran untuk Pemilu 2024 yang bersih. Zero dari money politic, zero dari penyimpangan, juga zero daripada korupsi itu sendiri," kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu menyambut baik langkah yang diambil oleh KPK. Ketua KPU, Hasyim Asyari, menyatakan bahwa KPU mendukung gagasan yang diinisiasi dan dirancang oleh KPK.

"Selain pendekatan hukum yang bersifat represif, pendekatan sosial dan kultural juga sangat penting dalam upaya tersebut," kata Ketua KPU Hasyim Asyari.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memberikan dukungan terhadap kampanye Hajar Serangan Fajar. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyebut bahwa gerakan anti politik uang seperti Hajar Serangan Fajar sejalan dengan salah satu tugas Bawaslu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280, yang melarang praktik politik uang dalam kampanye.

"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh bahkan kami kira kami punya singgungan yang sangat sangat dalam dengan konteks serangan fajar," ujar Rahmat Bagja, dilansir beritasatu.com.

Kampanye anti politik uang Hajar Serangan Fajar didasarkan pada hasil riset KPK tentang praktik politik uang dalam Pemilu 2019. Menurut data KPK, sebanyak 72% responden mengakui menerima politik uang dalam Pemilu 2019. Mayoritas penerima politik uang, sebanyak 82% adalah perempuan dengan rentang usia 35-50 tahun.**/ara