BNEWS - Tenaga Ahli (TA) Banggar DPRD Riau, Nifzar Rahman, saat menerima kunjungan kerja (Kunker) DPRD Sumbar di ruang Medium DPRD Riau, Rabu (5/7/23), menjelaskan bahwa DPRD Riau belum menerima Ranperda Laporan Hasil Pertanggungjawaban APBD Provinsi Riau tahun 2022.

Nifzar Rahman juga menjelaskan, saat kunker dan silaturahmi DPRD Sumbar ke DPRD Riau ini, mereka bertukar pikiran terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD 2022.

Dalam diskusi tersebut beber Nifzar,
substansi yang DPRD Sumbar perdalam diantaranya, mengenai tindaklanjut temuan BPK, regulasi yang mengharuskan Perda selesai per 30 Juni, dan mempedalam mengenai serapan anggaran.

Menjawab hal itu ucap Nifzar, pihaknya menjelaskan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban APBD Riau tahun 2022, belum diterima. Jadi belum disampaikan oleh Pemerintah daerah.

Menurut Nifzar, DPRD Riau baru menerima penyerahan LHP tentang laporan pertanggungjawaban keuangan pada Senin 3 Juli kemarin. Dan ini merupakan salah satu bahan dalam
pertanggungjawaban.

"Jadi yang bisa kita berikan masukkan kepada DPRD Sumbar diantaranya, terkait dengan temuan BPK. Yang kita lakukan di Provinsi Riau itu, tatanannya tinfaklanjut pengawasan di lembaga DPRD. Kalau sifatnya administrasi, dituntaskan melalui administrasi," ujarnya.

Ia mengatakan kalau temuan itu menyangkut keuangan, oleh OPD yang bersangkutan harus diselesaikan. Sehingga hasil LHP BPK tersebut, dapat ditindaklanjuti atau berkurang dari temuan yang ada.

Sementara mengenai serapan anggaran yang tinggi di akhir tahun Nifzar menjelaskan, bahwa Riau juga mengalami hal serupa. Sebetulnya Pemda sudah menyusun sistim prosedur keuangan daerah.

"Jadi ada prosentase pencairan pada triwulan 1, 2, e dan 4. Hanya saja pada triwulan sebelum-sebelumnya ada yang tertinggal. Maka terakumulasi di triwulan ke 4 sehingga tinggi grafiknya," tukasnya.

Saat ditanya mengenai ketidakhadiran satupun anggota DPRD Riau atas kunker DPRD Sumbar itu, Nifzar mengatakan secara kelembagaan kedatangan tamu ini diketahui melalui Sekretariat dewan.

Hanya saja, anggota-anggota DPRD Riau punya agenda yang sudah terjadwal. Seperti anggota fraksi Golkar seluruhnya menghadiri kegiatan bimtek. Begitu juga dengan fraksi lain yang sudah punnya agenda tersendiri.

Sebelumnya, ketua DPRD Sumbar Supardi SH mengaku studi banding ke DPRD Riau ini sudah koordinasi sebelumnya.

"Kita dari DPRD Sumbar melakukan study banding (stuban) laporan pertanggungjawaban keuangan APBD 2022," ujarnya saat ditemui, Rabu (5/7/23).**/fin