BNEWS - Untuk ke 11 kalinya Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2022. Menyikapi hal ini, DPRD Riau meminta Pemprov agar mempertahankan predikat tersebut.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Riau yang dihadiri Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Riau, Senin (3/7/2023).

Menurut Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, opini WTP artinya informasinya sudah diungkapkan dengan benar. Sudah mengikuti SPI dan ketentuan peraturan dengan benar. Pengungkapkannya informasi sudah sesuai standar, meski ada cacat kecil-kecil.

"Cacat kecil-kecil ini secara material tidak melewati batas menejemen resiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, opini WTP itu hasil kerja keras provinsi Riau sendiri. Jadi bukan pemberian dari BPK," ujarnya.

Sementara itu politisi partai Demokrat DPRD Riau, Manahara Napitupulu mengatakan, opini WTP tersebut diharapkan dapat dipertahankan dan ditindaklanjuti.

"Bukan saja sebatas WTP. Tapi eksyen di lapangan, percepatan pembangunan itu yang dilakukan untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian tetap dalam tatanan efektif, efisien dan transparan," ucapnya.

Sebaliknya masyarakat diharapkan dapat mendukung WTP tersebut termasuk juga insan Pers. Anggota dewan juga dari Dapil masing-masing, sudah berupaya menggapai pembangunan itu supaya ada keseimbangan.

"Kemudian masyarakat juga kiranya dapat mengapresiasi hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah secara maksimal," tutup Manahara.**/fin