BNEWS - Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Muflihun, Senin (19/6/2023) meluncurkan tiga inovasi layanan administrasi kependudukan, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pekanbaru.

Seluruh layanan ini merupakan hasil kerjasama dengan sejumlah pihak. Ada kerjasama dengan TP PKK Pekanbaru di seluruh kecamatan, Kantor Kementrian Agama Pekanbaru dan Grab Indonesia. Peluncuran berlangsung di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru.

"Ada Layanan Andong, Plakat Kecil dan Jaka Bagus," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru.

Adanya layanan ini kata Muflihun, bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Layanan Andong misalnya, masyarakat bisa mendapat kemudahan lewat pengantaran KTP dan KIA.

Menurut Muflihun, tidak semua masyarakat punya waktu untuk datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduckapil) Kota Pekanbaru. Ada juga di antaranya tidak sempat datang untuk menjemput di kantor.

Dalam kondisi ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan Andong dengan Grab Indonesia. Nantinya KTP dan KIA akan diantarkan langsung melalui Grab Express.

"Tapi di sini harus diperhatikan, KTP itu tetap gratis. Masyarakat hanya membayar ongkos Grab nya saja, KTP tetap gratis," ungkapnya.

Kemudian ada kerjasama dengan kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam penerbitan kartu keluarga dan KTP-El bagi pasangan yang baru menikah melalui seluruh kantor urusan agama (KUA) Se-Kota Pekanbaru.

Hanya dengan sekali permohonan akan diterbitkan buku nikah, kartu keluarga baru dan KTP-El berstatus kawin, dengan nama program Plakat Kecil.

"Hal ini jelas akan berdampak sangat baik terhadap validasi data kependudukan Kota Pekanbaru, sehingga perencanaan pembangunan dapat tepat sasaran baik di bidang pemerintahan, maupun kemasyarakatan," jelasnya.

Dan inovasi yang ketiga adalah kerjasama peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat dengan Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru. Anggota TP PKK di kecamatan nantinya bisa aktif membantu masyarakat disabilitas.

"Tim penggerak PKK yang merupakan mitra pemerintah dalam menunjang program pembangunan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga hadir sangat dekat di tengah-tengah masyarakat dengan 10 program pokok PKK nya," ungkapnya.

Muflihun menilai, banyak persoalan yang timbul apabila masyarakat belum mempunyai data dan dokumen kependudukan sehubungan dengan program pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perekonomian.

"Dengan kerjasama ini diharapkan kedepan masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap agar mereka dapat menjadi peserta program-program pemerintah dan juga dapat diterima dalam pelayanan publik lainnya," pungkasnya.**/zie/adv