BNEWS - DPRD Riau kembali menggelar rapat evaluasi dengan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Kali ini empat bidang yang diundang diantaranya, bidang Cipta Karya (CK), Bidang Sumber Daya Air (SDA), Bidang Jasa Konstruksi dan Bidang Laboratorium.

"Dari yang kita terima progresnya ada yang baru 30-an persen, ada yang masih dibawah 25 persen. Kemudian realisasi fisik dengan keuangan selalu tidak sama. Oleh karena memang ada kalanya fisiknya sudah jalan, keuangannya belum pencairan," ucap anggota Komisi IV DPRD Riau Manahara Napitupulu, Senin (19/6/23).

Di bidang SDA kata Manahara, program yang dilaksanakan saat ini perlu tindaklanjut. Pasalnya, dampak dilakukannya normalisasi atau hal-hal lain, esensinya adalah bagaimana supaya Sungai Reteh di bagian hilir Kabupaten Inhil ini bisa terkendali dari situasi banjir. Karena mengganggu pemukiman dan lahan perkebunan masyarakat.

Sementara di bidang jasa konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau, papar Manahara, mereka lebih fokus ke pelatihan.

"Kalau di bidang konstruksi tadi, fokus mereka melakukan pelatihan di sumber daya tenaga-tenaga ahli.
Dari 3 tahapan yang akan dilakukan dengan jumlah 150 peserta, baru 1 tahapan yang terealisasi yakni 30 orang," jelas Manahara.

Lebih lanjut kata politisi asal fraksi Demokrat DPRD Riau itu, di bidang CK ada pembangunan gedung Korem dan beberapa pembangunan gedung vertikal lainnya. Termasuk masjid Annur yang tengah ditangani Aparat Penegak Hukum (APH).

"Khusus Masjid Annur sengaja mereka tidak dijalankan. Dengan maksud agar fakta yang menjadi kebutuhan bagi proses hukum itu, tidak terganggu," kata Manahara.

Khusus pembangunan gedung Korem sebut Manahara, dinilai bagus. Dari pihak pelaksana mengaku pembangunan gedung Korem akan tuntas tahun ini.

Sementara di bidang Laboratorim PUPR PKPP, sebut Manahara Pemprov Riau mengejar income.

"Jadi dari pelaporannya tadi, dari target Rp 2,4 miliar tahun ini sudah tercapai 36 persen. Diperkirakan target tersebut akan tercapai. Mudah-mudahan bisa melebihi," tutur anggota BK DPRD Riau tersebut.

Menurut Manahara, berdasarkan hasil evaluasi, sekarang sudah bulan Juni. Tahun depan akan menjadi tagihan DPRD Riau bagi OPD PUPR PKPP.

Sekedar diketahui, beberapa minggu lalu DPRD Riau menggelar evaluasi dengan Dinas PUPR PKPP bidang Bina Marga dan bidang PSU. Hasilnya, realisasi bidang Perkim per-15 Mei 2023 baru 11,5 persen kontrak.

Berdasarkan penjelasan bidang Perkim, sesungguhnya tidak ada kendala yang signifikan.**/fin