BNEWS - Dari 12 ribu lulusan SMP di kota Pekanbaru hanya 7 sampai 8 ribu saja yang bisa tertampung di SMA/SMK Negeri. Sebagai solusi DPRD Riau menawarkan agar BOSDA juga diberikan kepada SMA/SMK Swasta serta Pondok Pesantren.

Solusi itu disampaikan anggota Komisi V DPRD Riau, Sugianto, menyikapi polemik yang terus terjadi setiap kali Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), Kamis (8/6/23).

"Harapan kami dari Komisi 5 PPDB itu tidak ribut, tapi normal. Tapi kalau ngomong normal iya ngak bisa karena dari 12 ribu lulusan SMP itu daya tampungnya hanya 7 sampai 8 ribu," ujar anggota DPRD Riau dari fraksi PKB tersebut.

Menurut Sugianto, walaupun ada pembangunan 3 sekolah baru tapi tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu ia berharap wacana pembangunan sekolah, harus diperbanyak terus agar bisa tertampung.

Solusi lain tambah anggota Komisi V DPRD Riau itu, adalah dana BOSDA. Ia mengatakan dana tersebut dikomunikasikan atau diberikan kepada sekolah Pesantren dan sekolah Swasta.

"Itu kalau dilakukan terurai. Tapi kalau BOSDA itu cuma dikasih ke sekolah negeri, iya ndak terurai," tukas Sugianto.

Ia mengatakan, masyarakat dewasa ini menginginkan sekolah yang gratis ditengah-tengah kemampuan per kapita saat ini yang sungguh menyedihkan.

"Jadi harapan saya Pemprov ini membuat skema dana BOSDA itu diberikan kepada Pesantren dan sekolah Swasta," ulas Sugianto.

Ketika dimintai pendapatnya mengenai sistim zonasi PPDB sekarang, ia menilai cukup bagus. Cuma kata Sugianto, fenomena berjubelnya lulusan SMP itu tidak tertampung di SMA/SMK. Jadi solusinya iya dana BOSDA tadi, tandasnya.**/fin