BNEWS - Puluhan guru SMA/SMK se- Provinsi Riau mengadukan persoalan yang mereka hadapi. Diantaranya, sistim penempatan yang tak sesuai dengan hasil pengumuman yang ada. Selain itu guru yang lolos P3K juga belum ada penempatannya.

"Mereka ini guru P3K SMA dan SMK. Ada pengaduan mereka melalui kuasa hukum forum guru tersebut, yakni Parlindungan SH," ujar Wakil ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti, usai menerima puluhan guru di ruang Komisi V DPRD Riau, Kamis (16/3/2023).

Adapun keluhan guru tersebut tutur Poti diantaranya, penempatan. Dimana tidak sesuai dengan pengumuman yang ada, tidak sesuai dengan sekolah dimana dia mengabdi.

"Ada yang lulus di Pekanbaru, ada yang di Meranti, ada di Rohil. Mereka berharap supaya ditetapkan di sekolah mana mereka mengabdi," katanya.

Politisi asal fraksi PDIP itu juga mengatakan bahwa ada temuan bahwa ada yang lulus, tapi penempatannya belum ada.

"Jadi ini mau kita diskusikan lagi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau bersama Badan Kepegawaian Provinsi Riau," ucapnya.

Lebih jauh sebut Poti, sebagian guru ini juga ada yang sudah sekian tahun mengabdi tapi tidak lolos, ada yang baru sekian bulan mengabdi, lolos.

"Jadi seperti apa kategorinya kami juga hanya mendengar. Seperti apa kesepakatan dan rekomendasi komisi V DPRD Riau kepada instansi terkait menindaklanjuti kasus ini," tukasnya.

Ia menyarankan agar komisi V segera mengundang Disdik Riau dan Badan Kepegawaian.

"Mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan bapak/ibu guru honor, insyaallah terpenuhi hendaknya," kata Poti.

Dalam pertemuan ini Komisi V DPRD Riau merekomendasikan beberapa hal, diantaranya, sepakat meneruskan perjuangan guru-guru untuk menempuh jalur hukum dalam rangka menyelesaikan persoalan rekruitmen guru P3K tahun 2022.

DPRD merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi kelulusan giru P3K hasil rekruitmen tahun 2022, dan menunda penerbitan SK sampai adanya kejelasan hukum terkait hasil seleksi guru P3K se Provinsi Riau tahun 2022.

Selanjutnya meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan rekruitmen mengacu kepada Permenpan no.20 tahun 2022 dan Juknis Kemendikbud no.20 tahun 2022.

" Kita juga meminta kepada Dinas Pendidikan mengembalikan penempatan guru P3K yang lulus baik P1, P2 dan P3 ke sekolah induk masing-masing," kata Poti.

DPRD juga neminta kepada Dinas Pendidikan untuk memberikan penempatan yang jelas kepada guru P3K yang tidak ada penempatan (TP) dan ditempatkan di sekolah induk masing-masing.

Rekomendasi Komisi V DPRD Riau ini ditandatangani oleh wakil ketua Komisi V DPRD Riau, Dr Karmila Sari S.Kom, MM dan kuasa hukum forum guru P3K, Dr Parlindungan SH, MH.**/fin