BNEWS - Dit Intelkam Polda Riau, berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Meranti, di Kecamatan Tebing Tinggi, Selatpanjang, Kamis (9/03/23).

Koordinasi ini menyikapi adanya Informasi bahwa warga Tionghoa di wilayah tersebut tertutup terhadap petugas Pantarlih, saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian di lapangan, sesuai pentahapan Pemilu 2024.

Koordinasi yang dilaksanakan merupakan bentuk hadirnya Polda Riau ditengah-tengah masyarakat, untuk meredam isu yang terjadi, agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang menjurus kepada SARA, sehingga menciptakan situasi menjadi tidak kondusif selama pelaksanaan pentahapan Pemilu 2024.

Personil Dit Intelkam Polda Riau yang dipimpin IPDA Zulfahli menyampaikan bahwa KPU memiliki kewajiban untuk melindungi hak suara masyarakat sesuai amanat konstitusi UUD 1945.

"KPU memiliki kewajiban untuk melindungi hak masyarakat dalam memberikan suaranya. Dengan tidak diterimanya petugas pantarlih oleh masyarakat Suku Tionghoa ini membuat KPU tidak bisa menjalankan kewajiban sesuai Konstitusi UUD 1945," ucap Zulfahli.

Saat ini katanya, KPU Meranti membutuhkan peran serta organisasi sosial PSMTI Meranti untuk membantu KPU agar menyampaikan kepada masyarakat suku Tionghoa untuk kooperatif dalam mendukung kegiatan KPU.

"Saya meminta kepada PSMTI agar bisa membantu KPU dalam penyampaian kepada masyarakat suku Tionghoa untuk kooperatif mendukung kegiatan KPU," katanya.

Mayoritas masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti beragama Islam bersuku Melayu. Sedangkan yang terbanyak kedua yaitu masyarakat beragama Buddha dengan bersuku Tionghoa.

Menurut Zulfahil, Indonesia sangat rentan dengan gesekan antar Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA). Maka dengan adanya pemberitaan terkait suku Tionghoa yang tidak mendukung petugas pantarlih dilapangan akan memicu ketersinggungan dari masyarakat suku lain terhadap masyarakat suku Tionghoa.

"Hal tersebut akan berekses terhadap potensi gesekan yang menjurus kepada SARA dan akan menciptakan permasalahan baru selama Pentahapan Pemilu 2024 di wilayah Provinsi Riau khususnya diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti," katanya.

Karena itu kata Zulfahil, Polda Riau mengharapkan PSMTI bisa membantu Polri dan Pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat suku Tionghoa di wilayah Meranti, agar turut serta mendukung KPU sebagai Penyelenggara Pemilu, agar tercipta Pemilu yang aman, damai dan kondusif.**/sad