BNEWS - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengganti KTP elektronik atau e-KTP menjadi KTP digital. Tahun ini ditargetkan 50 juta penduduk sudah beralih ke KTP Digital. Pergantian ini untuk mengatasi penerbitan e-KTP yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.

"Pak Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan agar menggunakan pendekatan asimetris, yakni dengan digitalisasi dokumen kependudukan termasuk penerapan identitas kependudukan digital (IKD). Jadi, KTP elektronik diganti KTP digital," ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, Sabtu (11/2/2023).

Menurut Zudan, terdapat tiga kendala pencetakan e-KTP. Pertama, pengadaan blanko e-KTP yang mengambil porsi cukup besar anggaran Dukcapil. Kedua, harus menyediakan printer dengan ribbon, cleaning kit dan film. Ketiga, kendala jaringan internet di daerah.

"Kalau ada kendala jaringan, pengiriman hasil perekaman e-KTP tidak sempurna. Walhasil, KTP tidak jadi, karena failer enrollment. Perekaman sidik jari pun gagal karena tidak terkirim ke pusat. Mengatasi kendala jaringan, ditambah pengadaan peralatan dan blanko itu mahal sekali," ungkap Zudan.

Belum lagi, kata Zudan, ada pemekaran 11 kecamatan, 300 desa/kelurahan terutama di daerah otonomi baru (DOB) Papua. Zudan menjelaskan, Dukcapil menargetkan sebanyak 25 persen dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten/kota di Indonesia.

"Mari kita bertransformasi ke KTP digital. Target tahun ini 25 persen atau 50 juta penduduk Indonesia memiliki KTP digital di hapenya," ujar Zudan.

Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, harus didampingi petugas Dukcapil karena memerlukan verifikasi dan validasi yang ketat dengan teknologi face recognition.

"Sekali datang pemohon bisa langsung dapat KTP Digital, dokumen kependudukan lainnya seperti KK dan lainnya sudah bisa langsung dipindahkan data digitalnya ke HP pemohon," kata Zudan.**/zie/bst