BNEWS - Masyarakat banyak mengeluhkan rumitnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online, khususnya di Provinsi Riau. Sistim ini dianggap masih mengalami persoalan dilapangan.

Salah seorang aktivis pendidikan, Erwin Rodimart Sitompul menilai, berbagai persoalan tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan pemerintah, termasuk untuk jalur zonasi.

"Tidak semua daerah, khususnya kecamatan memiliki fasilitas pendidikan yang cukup, sehingga menyulitkan orang tua mirid untuk menentukan sekolah bagi anak-anak mereka," ujar Erwin.

Menurut Erwin, tidak semua murid bisa memenuhi jalur prestasi. Kemudian tidak semua fasilitas pendidikan yang difasilitasi pemerintah memiliki tempat pendidikan swasta.

"Masyarakat ingin sekolah berbiaya murah dan tentu di sekolah negeri. Sementara belum semua kecamatan ada fasilitas pendidikan pemerintah. Sementara di sekolah swasta harus berbiaya banyak, hal ini menjadi beban tersendiri bagi wali murid," sebutnya.

Belakangan kata Erwin muncul lagi persoalan baru, dimana operator penginput verifikasi siswa dikabarkan kewalahan mendata nilai siswa mulai dari smester 1.

"Opearator juga manusia, mereka dikabarkan kesulitan menginput nilai PPDB SMA dan SMK tahun ini. Mereka harus cek verifikasi nilai siswa melalui online apakah benar sesuai atau tidak sesuai. Bhayangkan mereka cek nilai dari semester 1 sampai semester 5, satu semester ada 11 mata pelajaran dengan 2 nilai, satu nilai pengetahuan dan satunya lagi nilai keterampilan. Berarti ada 22 nilai raport yang harus diteliti per semester," jelasnya.

Belum lagi kata Erwin, memasukkan rata-rata nilai SKL. Makanya verifikasi memakan waktu sangat lama. Diperkirakan per siswa untuk verifikasi butuh waktu 10 s/d 15 menit.

"Kalau sekolah besar yang peminatnya banyak yang daftar 1000 orang, operator cuma 4 orang apa gak mabok operatornya. Oleh karena itu kita minta pak Gubri dan DPRD Riau untuk memperhatikan hal ini,," katanya.**/jy