BNEWS - Meningkatkan koordinasi, khususnya lintas sektoral sangat diperlukan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan di Provinsi Riau. Hal ini dikatakan Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan.
 
Karena itu kata Kurniawan, kepada organisasi perangkat daerah terkait diminta meningkatkan koordinasi lintas sektoral, seperti memberikan informasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang PMK.
 
“Kita perlu tingkatkan koordinasi lintas sektoral karena ini berguna sebagai pemberi informasi kepada masyarakat, dan semoga saja bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan penanganan PMK,” katanya, Selasa (28/6/2022).
 
Menurut Kurniawan, jika masyarakat bisa memahami terkait penanganan wabah PMK khusus bagi yang memiliki usaha ternak, ini juga akan berguna untuk menaikkan penghasilan para pelaku usaha hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H / 2022 M.
 
“Jika pemahaman informasi tersebut sampai ke masyarakat secara langsung, maka para peternak bisa mengantisipasi hewannya yang untuk dijual dengan cara di vaksin, dan masyarakat pun tidak perlu takut membeli sapi atau kambing kurban tahun ini,” ujarnya.
 
Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau melalu Afrizal DS, menjelaskan bahwa majelis ulama telah mengeluarkan suatu Fatwa MUI No.32 Tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat wabah PMK.
 
“Dalam fatwa MUI tersebut sudah terdapat kriteria hewan yang layak untuk kurban dan  menjadi sedekah,” jelasnya.
 
Bahkan menjelang hari raya Qurban ini MUI pada hari Jumat akan menjadikan satu judul khusus tentang PMK dalam khutbah.**/yas