BNEWS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negri (Kejari) Rohil, untuk meminimalisir terjadinya kasus korupsi, Kamis (7/4/2022).

MoU itu ditandatangani langsung oleh Bupati Rohil Afrizal Sintong dan Kejari Rohil Yuliarni Appy di lantai empat kantor BPKAD Bagansiapiapi. Ikut menyaksikan Wakil Bupati Rohil Sulaiman, Pj Sekda Ferry H Faruq, Kasi Datun Irfan Rahmadani Prayoga, Wakil Ketua DPRD Basiran Nur Efendi, Kapolres Rohil Nurhadi Ismanto, serta seluruh kepala dinas.

Dengan adanya MoU ini, Bupati Rohil berharap seluruh dinas atau kuasa penggunaan anggaran yang ada dilingkungan Pemkab Rohil dapat melakukan koordinasi dengan Kejari Rohil

"Kami ingin selama masa pemerintahan kami, tidak ada pegawai yang tersandung masalah hukum," kata  Afrizal.

Afrizal menambahkan, salah satu tujuan MoU ini untuk melindungi Operasional Perangkat Daerah (OPD) atau pegawai agar ke depannya tidak salah dalam menggunakan anggaran yang berujung korupsi.

Sementara itu Kajari Rohil Yuliarni Appy memberikan apresiasi terhadap Bupati dan jajaran yang telah menginisiasi MoU ini. Kajari menyambut baik keinginan bupati Rohil di masa kepemimpinannya berkomitmen melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan penggunaan anggaran tepat guna dan tepat sasaran.

Menurut Yuliarni, salah satu tugas fungsi dan kewenangan kejaksaan di bidang Datun dapat melakukan upaya preventif atau pencegahan. Bidang Datun juga dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan penyelesaian perkara baik secara litigasi maupun non litigasi.

"Juga dapat melakukan pendampingan hukum atau legal asisten dan memberikan pendapat hukum atau legal opinion legal audit dan tindakan hukum, dengan tujuan penyelamatan keuangan negara dan pencegahan kerugian keuangan negara, tentu dengan dibekali surat kuasa khusus dari prinsipal dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir," katanya.**/fik