BNEWS - Menindaklanjuti surat edaran Mendagri tentang percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menggelar rakor Analisa & Evaluasi (Anev) percepatan penyerapan APBD 2021 & Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi secara virtual, Jumat (18/06/2021).

Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) turut mengikuti rakor tersebut secara virtual yang dilaksanakan dari ruang tunggu VIP lantai 4 kantor Bupati Indragiri Hulu.

Tujuan rakor menurut Sekjen Kemendagri, untuk menyatukan langkah & strategi percepatan realisasi APBD 2021 guna menstimulus pertumbuhan ekonomi, memberikan gambaran analisa dan evaluasi realisasi APBD per 11 Juni 2021, sinergitas dengan APIP dan stakeholders terkait upaya peningkatan realisasi belanja APBD 2021.

Hudori juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan 1-2021 masih terkontraksi sebesar 0,74% tetapi mengalami perbaikan dibanding pertumbuhan ekonomi triwulan 4-2020 sebesar 2,19%.

Persentase realisasi belanja APBD Provinsi se Indonesia tahun anggaran 2021, Provinsi Riau termasuk dalam daftar 5 (lima) Provinsi terendah per 11 Juni 2021 sebesar 19,16%.

Hudori juga menyampaikan langkah strategi percepatan realisasi APBD 2021 diantaranya memberikan konsultasi dan bimbingan kepada Pemda yang akan melakukan perubahan anggaran, merealisasikan belanja untuk penanganan Covid-19 seperti jaringan pengaman sosial/bantuan sosial, dukungan vaksinasi dan insentif tenaga kesehatan serta penyelesaian refocusing dan realokasi APBD 2021.

“Untuk penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah diminta melakukan percepatan pelaksanaan APBD dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD pada awal tahun anggaran, agar terhindar dari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. Kami harapkan kepada pemerintah daerah agar dapat melaporkan keuangan daerahnya.” kata Sekjen Kemendagri.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemdagri, Mochamad Ardian, menyampaikan data realisasi per 15 Juni 2021 dari total 542 Prov/Kab/Kota, 511 daerah (94%) daerah sudah menyampaikan laporan.

Sementara sebanyak 444 daerah mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19, dan 67 daerah lainnya tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid,- 19.

"245 daerah telah melakukan realisasi, sementara 199 daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%)," katanya.**/ril