BNEWS - PDI Perjuangan (PDIP) mencabut dukungan mereka ke Bupati Alor, Amon Djobo, setelah kemarahan sang Bupati kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini, baru-baru ini, viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Amon tidak terima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) bukan diurus pemerintah Kabupaten di bawah dirinya, tapi melalui Ketua DPRD Enny Anggrek. Bupati Djobo pun sempat memarahi, mengumpat dan mengusir staf Kementerian Sosial.

"Dia bukan anggota partai kami, karena perilakunya, kami akan cabut dukungan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Rabu (2/6/2021).

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo dan Imran Duru, saat maju di Pilkada.

Pencabutan rekomendasi itu tertuang dalam sepucuk surat bernomor 2922/IN/DPP/VI/2021 yang diteken oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun serta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 2 Juni 2021.

"DPP PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor, pasangan Amon Djobo dan Imran Duru, mempertimbangkan bahwa Bupati bukan kader PDIP sehingga tidak dapat dilakukan pemecatan," demikian petikan salah satu poin dalam surat tersebut.

Di poin selanjutnya DPP PDIP menyatakan mencabut surat bernomor 3628/IN/DPP/XI/2017 tertanggal 30 November 2017 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Pilkada Serentak Tahun 2017 dan dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya, DPP PDIP menginstruksikan DPC PDIP Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh pimpinan dan anggta Fraksi PDIP di DPRD Alor terkait pencabutan rekomendasi dan dukungan yang telah dilakukan.

DPP PDIP pun menyatkan akan memberikan sanksi organisasi kepada kader yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas di luar dari kebijakan yang telah diambil partai.

Risma sendiri angkat bicara terkait sikap Amon itu. Menurutnya, penyaluran bantuan bencana dilakukan via DPRD Alor lantaran ingin segera terkirim sementara pihaknya tak bisa mengontak pihak pemerintah daerah pascabencana Topan Seroja.

"Tak jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH (Program Keluarga Harapan), tapi bantuan untuk bencana," kata Risma, di Bandung.

Ia menuturkan bantuan yang sifatnya bencana atau non-PKH ingin segera dikirimkan ke lokasi. Hanya saja, kondisi pada saat itu tak memungkinkan.**/ara