BNEWS - Ramainya pemberitaan di sejumlah media yang menyebut Kajari Kuantan Singingi (Kuansing) Hadiman telah meresahkan masyarakat yang mengikuti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menjadi Program Nasional dan mengakibatkan petani memilih mundur, membuat Kejari Kuansing mengumpulkan wartawan hari ini, Rabu (21/4/2021) untuk klarifikasi.

Berita ini berawal dari adanya surat pemberitahuan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Petani Riau (AMPeR) yang akan melaksanakan aksi turut ke jalan pada Kamis (22/4/2021), menuntut Kejaksaan Agung melalui Kajati Riau untuk mengambil sikap tegas dengan memanggil dan memeriksa, serta mencopot Kajari Kuansing Hadiman dari jabatannya, dengan pertimbangan telah membuat gaduh masyarakat Kabupaten Kuansing, baik petani sawit maupun pegawai dan pejabat Pemkab Kuansing.

Terkait hal tersebut Kajari Kuansing, Hadiman, didampingi para Kasi serta pegawai fungsional, mengklarifikasi tudingan tersebut dan menjelaskan kepada wartawan di halaman Kantor Kejari Kuansing, Rabu (21/4/2021) bahwa apa yang dituduhkan AMPeR itu tidak benar.

Kajari Kuansing mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan karena ada laporan dari masyarakat awal tahun 2021, dimana laporan itu terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan bantuan PSR, yang merupakan program dari Presiden Republik Indonesia sesuai PP nomor 15 Tahun 2020 melalui beberapa KUD.

“Namanya juga laporan dari masyarakat, tentu kami klarifikasi dan melakukan pemeriksaan. Kami dan KUD tidak ada maksud untuk menggagalkan program PSR," katanya.

Hadiman yang juga menghadirkan 10 orang Pengurus KUD dan pengurus Forum KUD yang berbeda di Kecamatan Singingi dan Singingi Hilir dalam pertemuan ini, menyebut bahwa program PSR tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Disebutkan, PT Guna Tata Wahana (GTW) selaku pihak ketiga, tahun 2020 telah mengambil uang Muka sebesar 15 persen dari 7 KUD khusus kegiatan tumbang ciping/replanting dengan dana sebesar Rp. 5 Milyar.

'Dalam laporan masyarakat ke Kejari disebutkan bahwa sampai akhir tahun 2020 tidak ada progres pekerjaan," terang Kajari Kuansing, yang merupakan Kejari terbaik se Riau dan terbaik 3 secara Nasional.

Didalam kontrak antara Pihak KUD dengan PT. GTW, jangka waktu pelaksanaan selama 5 bulan harus sudah ada progres. Namun, berakhirnya kontrak selama 5 bulan tidak ada progres, sesuai dengan ketentuan dana harus dikembalikan ke BPDPKS.

Lebih lanjut Hadiman menjelaskan, terkait petani sawit mundur dari program PSR itu sebelum dilakukan penyelidikan oleh pihak Kejari.

"Jadi jika ada berita menyebutkan mundurnya anggota KUD akibat dilakukan penyelidikan oleh Kejari Kuansing itu tidak benar, hal Itu bisa dilihat dari surat permohonan pengunduran diri anggota-anggota KUD tersebut," ujar Hadiman.

Sementara itu Ketua Forum KUD, Ronal Sihombing, melalui sekretaris Oberlin Manurung, juga membantah apa yang dituduhkan AMPeR tersebut.

"Jadi alasan mundurnya petani sawit dari program PSR ini lebih disebabkan harga sawit saat ini masih tinggi serta masih adanya beban tanggungan dengan pihak perbankan dan biaya lain. Mereka belum siap kalau kebunnya di replanting. Dan itu dinyatakan dalam surat pernyataan dari masing-masing petani yang menjadi anggota KUD yang menyatakan mundur,” tegas Oberlin.

Oberlin lebih jauh menjelaskan bahwa pernyataan mundur  dari program PSR yang dinyatakan para petani tersebut sudah sejak awal dan bahkan sejak 2019 lalu.

“Jadi jauh hari sebelum dilakukannya penyelidikan oleh pihak Kejari Kuansing, petani sawit sudah mengundurkan diri dari program PSR ini dan sampai sejauh ini pihak KUD belum ada mendapatkan informasi adanya petani sawit dipanggil oleh pihak Kejari Kuansing,” ungkapnya.**/rod