ACEH TAMIANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan seluruh lahan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang telah siap digunakan. Kesiapan lahan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan rumah bagi 4.159 kepala keluarga terdampak bencana.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Nusron saat meninjau salah satu lokasi pembangunan Huntap di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (23/7/2026). Ia menyebutkan bahwa proses penyediaan lahan telah selesai sepenuhnya sehingga pembangunan hunian dapat segera dilanjutkan oleh kementerian dan pihak terkait.

“Kami memastikan tanah untuk Huntap di Aceh Tamiang sudah ready to use 100 persen. Tidak ada lagi persoalan terkait ketersediaan lahan. Karena itu, seluruh pihak di pemerintahan dapat segera mempercepat pembangunan karena lahannya sudah siap,” ujar Nusron.

Untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat terdampak, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas sekitar 179 hektare yang berasal dari sejumlah pihak, baik perusahaan milik negara maupun swasta.

Salah satu lokasi yang ditinjau Menteri Nusron berada di atas lahan milik PT Perkebunan Nusantara I seluas 10 hektare. Area tersebut direncanakan menjadi lokasi pembangunan sekitar 500 unit Huntap.

Di lokasi tersebut, sebanyak 108 unit rumah telah selesai dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi. Sementara pembangunan unit lainnya akan dilanjutkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait.

“Atas nama pemerintah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah membantu menyediakan hunian bagi masyarakat terdampak bencana,” kata Menteri Nusron.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan Huntap menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam pemulihan pascabencana. Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebagian kebutuhan hunian dapat terpenuhi pada tahun 2026, sementara seluruh pembangunan diharapkan selesai pada tahun berikutnya.

“Targetnya, separuh dari kebutuhan 4.159 unit rumah dapat terpenuhi tahun ini dan seluruhnya selesai pada tahun depan. Karena itu, kami memastikan seluruh lahan sudah tersedia agar proses pembangunan dapat dipercepat,” jelasnya.

Menteri Nusron juga menjelaskan bahwa pemberian hak atas tanah bagi masyarakat penerima Huntap akan disesuaikan dengan status kepemilikan lahan. Apabila tanah telah dilepaskan oleh pemiliknya, masyarakat dapat memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM). Sementara untuk tanah yang masih menjadi aset pemilik, masyarakat akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah menargetkan masyarakat dapat mulai menempati Huntap secara bertahap pada 2026 setelah penyelesaian infrastruktur pendukung, seperti jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, dan listrik.

Dalam proses penempatan warga, pemerintah juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi masyarakat dengan memilih lokasi yang tetap dekat dengan sumber mata pencaharian sebelumnya. Selain itu, lokasi Huntap diupayakan berada di kawasan yang lebih aman dari potensi bencana serupa.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh Arinaldi, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Husni.**