JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan transformasi layanan pertanahan dan penataan ruang sebagai prioritas utama.

Kegiatan penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 dibuka secara daring oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, pada Senin (20/7/2026). Dalam arahannya, ia meminta seluruh jajaran menyusun program dan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalu menegaskan bahwa perencanaan program dan anggaran harus diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi layanan melalui penguatan digitalisasi, peningkatan kualitas data, penyempurnaan proses bisnis, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta penyesuaian struktur organisasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah.

“Fokus utama kita adalah transformasi layanan yang dilakukan melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah,” ujar Dalu.

Menurutnya, transformasi layanan pertanahan diwujudkan melalui sistem pelayanan yang terintegrasi dari awal hingga akhir, dengan memberikan kepastian kepada masyarakat terkait waktu penyelesaian, biaya, persyaratan, maupun status layanan.

Selain itu, upaya transformasi juga mencakup percepatan penyelesaian tunggakan layanan, peningkatan kepercayaan publik melalui pelayanan yang transparan dan berintegritas, penguatan kepatuhan aparatur terhadap regulasi dan standar pelayanan, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penguatan keamanan dan pemanfaatan data spasial sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Untuk memastikan transformasi berjalan optimal, Sekjen ATR/BPN menekankan pentingnya penguatan kualitas SDM, manajemen perubahan, tata kelola organisasi, manajemen risiko, serta penyempurnaan struktur Kantor Pertanahan dan mekanisme kerja agar semakin efektif dalam memberikan pelayanan.

Dalam penyusunan RKA-KL 2027, Dalu meminta seluruh unit kerja menetapkan target yang terukur, mulai dari keluaran program (output), volume kegiatan, lokasi pelaksanaan, jadwal, hingga pihak yang bertanggung jawab. Menurutnya, perencanaan yang jelas akan mendukung pelaksanaan program yang lebih efektif sekaligus memastikan anggaran digunakan secara optimal.

“Keberhasilan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas keluaran, ketepatan waktu, kebermanfaatan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Kepada jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan tersebut, Dalu menginstruksikan agar memperkuat pengendalian program dan anggaran.

Para pimpinan unit kerja juga diminta melakukan pemantauan kinerja secara berkala, mempercepat penyelesaian kendala, serta memastikan seluruh jajaran menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pencapaian hasil.

Dalu berharap penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, realistis, dan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kepastian hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang.**