BALI – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya menjadikan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai pedoman utama dalam pembangunan dan pengembangan kawasan di Provinsi Bali.

Hal tersebut disampaikan Ossy saat menghadiri pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).

Menurut Ossy, pengelolaan ruang di Bali memiliki tantangan tersendiri karena keterbatasan wilayah yang harus berhadapan dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan berjalan seimbang dan berkelanjutan.

“Berbicara mengenai masa depan Bali, kita harus mampu mengelola ruang yang terbatas sekaligus memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. RTR merupakan kompas pembangunan, sedangkan RDTR menjadi petunjuk operasional dalam pelaksanaannya,” ujar Ossy.

Ia menjelaskan, seluruh tingkatan tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi, RTR Kabupaten/Kota, hingga RDTR harus menjadi acuan utama dalam setiap proses pembangunan maupun investasi.

Menurutnya, penguatan tata ruang sebagai dasar pembangunan akan menciptakan kepastian bagi seluruh pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, dalam mengembangkan kawasan secara terarah.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN juga mendorong percepatan integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, dari target 75 RDTR di Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi dengan OSS, sementara empat lainnya masih dalam proses integrasi.

Adapun wilayah yang telah mencapai integrasi RDTR dengan OSS secara penuh meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar.

“Kami berharap proses ini dapat segera dipercepat sehingga RDTR benar-benar menjadi landasan pembangunan sekaligus memberikan kepastian bagi investasi yang berkelanjutan di Bali,” kata Ossy.

Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk membahas strategi pengembangan Bali secara menyeluruh. Selain aspek tata ruang, pembahasan juga mencakup sektor pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, serta penerbangan dan konektivitas.

Menko IPK AHY yang memimpin jalannya diskusi menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial tanpa mempertimbangkan perencanaan jangka panjang.

“Tata ruang harus kembali menjadi panglima pembangunan. Jika pembangunan dilakukan tanpa perencanaan yang baik, maka dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan,” tegas AHY.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pejabat turut memberikan paparan terkait arah pembangunan Bali, di antaranya Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian arahan dan tindak lanjut oleh Menko IPK kepada kementerian/lembaga terkait. Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo.**